17 May 2022, 15:06 WIB

Perdagangan Pangan Internasional Harus Tetap Berjalan Untuk Cegah Krisis Pangan


Fetry Wuryasti |

PERDAGANGAN pangan internasional harus tetap berjalan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Langkah Indonesia menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) dan langkah India menghentikan ekspor gandum kontraproduktif terhadap tujuan tersebut. Apalagi jika hal ini menginspirasi negara lain untuk melakukan pembatasan ekspor mereka.

“Kami menyayangkan langkah India dalam menghentikan ekspor gandum, yang akan berdampak pada kestabilan harga gandum dunia dan negara-negara importir," jelas Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta, Selasa (17/5).

Baca juga: Harga Tanda Buah Sawit Anjlok, Petani Kelapa Sawit Gelar Aksi Keprihatinan 

Kebijakan perdagangan idealnya perlu semakin terbuka dan tidak proteksionis, terutama dalam menyikapi dampak pandemi. Semua negara perlu terhubung dalam hal perdagangan pangan. Tujuannya agar memperkecil terjadinya krisis pangan, yang mungkin saja sudah dimulai dengan adanya perubahan iklim.

Tindakan kedua negara memang terlihat sama. Namun perbedaannya bagi India, gandum bukan sumber devisa negara. Sedangkan Indonesia cukup bergantung dengan CPO sebagai sumber devisa, yang pada akhirnya dipakai juga untuk mengimpor komoditas pangan.

Di tengah kenaikan harga pangan seperti ini, jika negara-negara lain mengikuti langkah Indonesia dan India, maka semua akan kekurangan pangan, termasuk Indonesia yang masih butuh impor untuk sejumlah komoditas pangan.

Krisna mengungkapkan, negara-negara di dunia harus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mentaati perjanjian dagang internasional. Kebijakan perdagangan yang dibuat idealnya harus bersifat jangka panjang dan tidak merugikan semua pihak.

Krisna menyayangkan kebijakan yang diambil India dalam melarang ekspor gandum, karena sekecil apapun market share-nya, berkurangnya jumlah pasokan akan berdampak pada harga.

Data BPS 2021 menunjukkan Australia masih menjadi sumber utama impor gandum Indonesia, diikuti oleh Ukraina, Kanada, Argentina dan Amerika Serikat.

Jadi memang harga gandum di Indonesia tidak terdampak pelarangan ekspor gandum India. Harga gandum di Indonesia justru sangat mungkin masih terkena dampak dari perang Rusia dan Ukraina.

Pemerintah perlu melihat negara-negara asal impor non-tradisional, yang selama ini belum dijajaki peluang kerjasamanya, dan memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional, baik bilateral, multilateral dan kawasan untuk memastikan ketersediaan pangan di Indonesia.

CIPS merekomendasikan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk merespons berbagai tantangan dalam penyediaan pangan.

Pertama, pemerintah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sektor pertanian untuk membentuk ekosistem riset untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodir tercapainya ketahanan pangan dengan mempertimbangkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Ekosistem ini diharapkan bisa memunculkan kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan responsif terhadap perubahan," kata Krisna.

Selain itu, pemerintah perlu berkomitmen pada sejumlah perjanjian kerjasama dan perdagangan. Pemerintah sebaiknya tidak membuat kebijakan yang reaktif, kebijakan jangka pendek, untuk merespons situasi tertentu.

Hal ini diperlukan supaya ada kontinuitas dalam perdagangan, industri dan konsumsi, yang jelas akan sangat mendukung upaya pemulihan ekonomi.

Kestabilan harga pangan di pasar juga harus diusahakan lewat regulasi impor pangan yang responsif dan kebijakan pertanian yang fokus pada intensifikasi lahan dan peningkatan produktivitas.

Pemerintah juga perlu memusatkan perhatian pada perdagangan energi dan fenomena perubahan iklim. Energi bikin pupuk mahal. Sementara perubahan iklim bikin kinerja sektor pertanian jatuh.

"Keduanya penting apapun komoditas pangannya, karena semua komoditas pangan membutuhkan pupuk. Karena itu dua isu ini harus selalu jadi perhatian pemerintah, terutama ketika diskusi dengan negara lain," kata Krisna. (OL-6)

BERITA TERKAIT