13 May 2022, 04:57 WIB

Presiden Janjikan Percepatan Pembangunan Industri Hilir Batu Bara


Andhika Prasetyo | Ekonomi

PADA hari ketiga kunjungan kerja di Amerika Serikat (AS), Kamis (12/5), Presiden Joko Widodo menjamu Chairman Air Products Seifi Ghasemi guna membahas kelanjutan kerja sama antara kedua belah pihak.

Perusahaan asal Negeri Paman Sam yang bergerak di sektor energi itu adalah pihak yang memiliki andil besar dalam pengembangan industri hilir batu bara di Muara Enim, Sumatra Selatan, awal tahun ini.

Mereka menggelontorkan dana sebesar US$15 miliar untuk investasi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Teken UU TPKS, LPSK: Semoga Jadi Era Baru Penegakkan Hukum

Jokowi pun mengapresiasi komitmen dan kesungguhan Air Products dan memastikan pemerintah Indonesia beserta seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat menyelesaikan proyek yang sedang berjalan.

"Saya menyambut baik penandatanganan MoU di Dubai, November 2021 lalu. Sebagai implementasi investasi, pada 24 Januari lalu, saya telah lakukan groundbreaking industri hilirisasi 'coal to DME' di Bukit Asam. Saya berharap semua rencana investasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat,” ucap Jokowi.

Dalam keterangan pers selepas pertemuan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan, sebanyak US$7 miliar dari total investasi US$15 miliar itu sudah disalurkan untuk sejumlah proyek yakni pengembangan pabrik pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Muara Enim, Sumatra Selatan, serta dua pabrik metanol di Balongan, Jawa Barat, dan Cepu, Jawa Tengah.

Adapun, dana investasi yang tersisa, sambungnya, akan digunakan untuk membangun proyek energi hidrogen.

"Kita akan bikin hidrogen yang nanti dibangun dengan memanfaakan bendungan-bendungan yang dimiliki negara yang selama ini jadi aset negara dan dikelola Kementerian PU-Pera," terang mantan ketua umum Hipmi itu.

Ia mengakui pemerintah, saat ini, fokus pada pengembangan industri hilir batu bara untuk mengurangi beban impor LPG yang begitu besar setiap tahun yakni menyentuh tujuh juta ton atau senilai Rp80 triliun.

Dengan adanya proyek pengolahan batu bara menjadi DME, yang merupakan komoditas substitusi LPG, pemerintah yakin nilai impor bisa ditekan secara signifikan.

"Kami berpendapat hilirisasi harus dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama menyangkut DME. Kita masih impor LPG kurang lebih enam sampai tujuh ton per tahun. Ini perlahan harus kita selesaikan agar kewajiban kita memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa kita wujudkan melalui hilirisasi batubara lokal ini," tandas Bahlil. (OL-1)

BERITA TERKAIT