30 March 2022, 20:25 WIB

Kadin Berharap Ada Menteri Khusus Digitalisasi


Widjajadi |


KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan adanya satu kementerian baru yang khusus menaungi soal digitalisasi di Tanah Air. Alasannya digitalisasi sudah menyasar ke berbagai sektor kehidupan.

"Perlu ada kementerian khusus menangani soal digitalisasi ini. Karena digitalisasi sudah menyasar ke berbagai sektor kehidupan. Keberadaannya akan membuat transformasi digitalisasi di daerah-daerah bisa diakselerasi. Ini kita butuh," ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie H Ganinduto dalam pembahasan Forum I Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit (DNES) 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (30/3).

Menurut dia, mewujudkan pelayanan berbasis digital dan teknologi di pelosok daerah adalah sebuah keniscayaan. Beberapa peluang terbuka lebar, salah satunya pandemi covid-19 yang menuntut seluruh aktivitas pelayanan dilakukan secara online.

Ia mengakui, ada beberapa tantangan yang harus dikalahkan dalam pelaksanaan digitalisasi pelayanan. Terlebih perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) semakin pesat menciptakan jaringan internet yang lebih luas.

Kadin berharap tidak terjadi badai inovasi menggunakan teknologi informasi, di tengah pertumbuhan jumlah penggunaan internet yang terus bertambah.

Dukung digitalisasi

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi mengatakan pemerintah terus memberikan dukungan pembiayaan bagi program digitalisasi, mulai tingkat nasional, internasional, dan daerah, sebagai upaya menangkap peluang.

Sejauh ini daerah masih sulit menangkap peluang yang ada. Misalnya  smart city masih dianggap sebagai proyek teknologi informasi (TI), dan bukan sebagai perubahan budaya kerja.

"Apalagi kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah tidak mudah memahami TI. Lantaran infrastruktur TI juga belum memadai. Itu masih ditambah kurangnya komitmen pemimpin atau kepala daerah," sambungnya.

Dalam forum dengan topik Peran Pemerintah Pusat dalam Transformasi Digital di Seluruh Indonesia ini, Ketua Yayasan Internet Indonesia (GIIF), Jamalul Izza mencermati tantangan utama digitalisasi pelayanan adalah infrastruktur digital.

Infrastruktur ini terdiri dari semua perangkat fisik yang diperlukan untuk penggunaan data, perangkat komputerisasi, metode, sistem, dan proses.

"Termasuk di dalamnya teknologi kabel serat optik, jaringan backbone internasional atau antarkota, data center, internet exchange, jaringan nirkabel, teknologi selular, dan lainnya," kata dia.

Isu last mile dalam infrastruktur digital juga memberikan pengaruh. Koneksi last mile yang buruk merusak ketersediaan broadband kecepatan tinggi.

"Mayoritas pengguna masih menggunakan infrastruktur last mile yang sudah ketinggalan zaman," tukas dia sekali lagi.

Jamal menyebut solusi dari permasalahan tersebut adalah penggunaan perangkat nirkabel dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perangkat nirkabel dalam pembangunan infrastruktur digital.

Sayangnya hingga saat ini masih banyak daerah yang populasinya tidak mencapai kecukupan skala ekonomi untuk digelar jaringan telekomunikasi selular.

"Akibatnya daerah tersebut masuk ke wilayah area yang tidak tersentuh sinyal komunikasi atau blank spot. Untuk daerah-daerah yang termasuk kategori itu perlu solusi berupa koneksi tanpa terkendala geografis, akses internet broadband, ekosistem digital, dan user friendly technology," imbuhnya. (N-2)

BERITA TERKAIT