17 March 2022, 13:33 WIB

Kebijakan DPO Dihapus, Harga Minyak Goreng Kemasan Disesuaikan Pasar


Fetry Wuryasti |

MENTERI Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menekankan ketersediaan minyak goreng melimpah, dengan keputusan rapat terbatas bahwa harganya diatur menurut harga keekonomian yang diatur oleh pasar. Dengan begitu kebijakan Domestic Prices Obligation (DPO) untuk minyak goreng dihapus.

Pemerintah, kata Lutfi, akan hadir dengan pasokan minyak curah dengan harga Rp14.000. Saat ini Kemendag sedang mengatur dan membereskan aturan-aturannya, dan memastikan untuk selesai pada hari ini.

"Pada kesempatan pertama lewat kementerian perindustrian akan memastikan bahwa tidak ada lagi minyak yang bisa keluar bukan semestinya," kata kata Lutfi saat mengecek dan memastikan ketersediaan bahan barang pokok, sembako dan barang penting menjelang Ramadan di Pasar Senen, Kamis (17/3).

"Jadi minyak curah itu akan datang dari pabrik dan pabrik memastikan distribusinya sampai ke pasar kemudian akan disubsidi supaya harganya Rp14.000 per liter atau setara dengan Rp15.500 per kilogram. Jadi targetnya akan dikerjakan pada kesempatan pertama. Mudah-mudahan akan menyelesaikan permasalahan minyak goreng yang kita hadapi," kata Lutfi.

Baca juga: Jelang Ramadan, Pemerintah Harus Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng

Sementara itu minyak goreng curah pada Rp14.000 akan dikerjakan melalui subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sehingga disparitas harga tidak terlalu tinggi dan barang minyak goreng kemasan kini sudah hadir melimpah di ritel modern dan tradisional.

BPDPKS nanti akan mendapatkan uangnya dari tambahan bea keluar atau dari tambahan pungutan ekspor, yang sebelumnya sebesar USD 300 menjadi USD 675 per ton.

Dengan begitu, Lutfi meyakini BPDPKS punya uang yang cukup untuk memastikan pemerintah hadir dengan harga minyak goreng curah di Rp14.000 per liter.

Langka dan hilangnya stok minyak goreng kemarin, kata Lutfi, disebabkan karena harga minyak goreng yang ditetapkan melawan mekanisme pasar.

Kemarin, akibat DPO, disparitasnya terlalu besar antara harga minyak goreng disediakan pemerintah dan harga yang tinggi di internasional. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan di lapangan.

"Ini menyebabkan banyaknya orang-orang yang tadinya tidak berbuat curang menjadi berbuat curang. Oleh sebab itu mesti kita basmi mafianya. Kami bekerja sama dengan Kapolri," ucap Lutfi.

"Terutama kini, minyak curah subsidi pemerintah, itu tidak berhak dipakai untuk industri. Bila ditemukan, kami akan tindak tegas pihak yang berbuat curang. Karena itu milik masyarakat dan pemerintah," kata Lutfi.

Dia juga menjelaskan tingginya harga minyak goreng sebagai disebabkan oleh naiknya harga barang-barang sebagai akibat invasi Rusia terhadap Ukraina.

Ukraina dan Rusia merupakan penghasil minyak sunflower atau bunga matahari. Ketika pasokan dan distribusinya terganggu, maka penggantinya adalah minyak kelapa sawit (CPO).

Akibatnya harga CPO melonjak dari 14.600 pada awal Februari menjadi Rp18.000 per kg. Meski kemarin harganya sudah turun sedikit tetapi pada dasarnya tren masih menunjukkan kenaikan harga karena memang mekanisme pasar.

Harga melambung ini sebagian besar disebabkan oleh harga internasional. Indonesia pun bergantung dengan harga internasional yang mendorong menghasilkan surplus sebesar US3,5 miliar, berasal dari tingginya harga komoditas, termasuk CPO dan batu bara yang naik dari USD 80 menjadi lebih dari USD 250 per ton.

"Jadi kenaikan harga komoditas juga menghasilkan sesuatu yang baik buat Indonesia. Tetapi memang sebagai dampaknya barang-barang impor menjadi tinggi harganya," jelas Lutfi. (Try/OL-09)

BERITA TERKAIT