KEMENTERIAN Perdagangan sudah mengalokasikan dan mendistribusikan lebih dari 300 juta ton. Diperkirakan pada akhir minggu ini minyak goreng kemasan beredar sudah mencapai 34 juta ton.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menyampaikan itu merupakan data pendistribusian dalam 15 hari sejak tanggal 14 Februari 2022.
Baca juga: Masyarakat Pertanian Organik Indonesia Ingatkan Perlunya Inovasi Pertanian
Oke menambahkan, ada sejumlah masalah di lapangan. Ketersediaan minyak goreng yang seharusnya melimpah di 'bendungan' tidak lancar irigasi distribusinya hingga ke masyarakat.
Menurutnya, kelangkaan tidak ada karena minyak gorengnya tersedia. Hanya saja masyarakat sulit mengakses minyak goreng dengan harga eceran terjangkau.
Saat ini sudah beredar tapi ada gangguan distribusi baik itu dari alirannya, kelancaran pasokannya, maupun dari harganya. Banyak yang pendistribusiannya melenceng sehingga minyak goreng satu harga ini tidak sampai di sasaran.
"Misal, dari aliran irigasinya ada yang belok ke perumahan padahal harusnya ke persawahan. Itu yang akan kita tindakan tegas," kata Oke dalam dalam webinar bertajuk Quo Vadis Sembako Nasional, Sabtu (5/3).
Pemerintah tidak bisa membiarkan masyarakat menunggu jaringan distribusi agar lancar. Menurut dia, pemerintah mengambil jalan pintas memasok langsung ke pasar rakyat melalui operasi pasar.
Kepatuhan untuk harga minyak goreng satu harga HET Rp14 ribu ini berjalan maksimal di ritel modern dan hanya mereka yang patuh. Tetapi memang ada yang menjual di atas HET terutama di pasar tradisional.
Pasalnya, kemampuan ritel modern untuk mendistribusikan minyak goreng hanya sekitar 25 juta liter per bulan. Sedangkan berdasarkan data Kemendag, kebutuhan pasokan minyak goreng per bulan mencapai 327 juta liter. Artinya ada 300 juta liter minyak goreng yang didistribusikan melalui perdagangan umum.
"Di ritel modern itu satu bulan hanya 25 juta liter, seluruh Indonesia. Kalau hari besar keagamaan tambah 15%-20% jadi 30 juta liter. Itu yang membuat hanya 2-3 jam saja minyak goreng di ritel modern habis. Karena kita terbatas, sudah dipasok, pasti 2 jam langsung habis,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey.
Tidak hanya minyak goreng, pada sejumlah komoditas lain juga dikuasai oleh pemain besar. Kemendag berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat. Pada saat ini, pada kasus kenaikan harga minyak goreng, murni karena harga bahan baku CPO yang tinggi.
Baca juga: Kemendag: Produksi minyak Goreng Mendekati Kebutuhan
Dengan paket kebijakan Permendag 06 dan 08 2022, sudah dilepaskan harganya dari ketentuan CPO internasional. Saat ini Indonesia telah banyak pemain di kelapa sawit dan ada sekitar 76 pengusaha minyak goreng serta 245 brand minyak goreng. Pemerintah harus memiliki kekuatan agar tidak diatur pelaku usaha.
"Tata niaga adalah sebagian dari tata negara yang harus diatur supaya terjadi tertib niaga. Termasuk menjaga stabilitas harga," tutup Oke. (Try/A-3)
