28 January 2022, 22:16 WIB

Pemerintah Harus Punya Roadmap untuk Industri Hasil Tembakau


mediaindonesia.co | Ekonomi

PEMERINTAH diharapkan memiliki peta jalan atau road map yang jelas tentang industri industri hasil tembakau (IHT) sehingga bisa dipastikan besaran kenaikan cukainya setiap tahun. Dengan demikian kenaikan itu bisa diantisipasi oleh masyarakat IHT.

"Kami berharap di tahun 2022 rekan rekan di koalisi tembakau dapat mengawal agar para pelaku IHT tidak panik dengan kenaikan cukai rokok. kami berharap pemerintah dapat segera merealisasikan road map IHT yang pada proses perumusannya melibatkan semua stakeholder IHT yang berkepentingan di dalamnya,” papar Ketua Koalisi Tembakau, Bambang Elf, di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menurunkan cukai rokok karena yakin dengan turunnya cukai rokok akan mengurangi produksi rokok ilegal. Jika cukai rokok turun, rokok ilegal juga akan turun, pemasukan negara dari cukai rokok justru akan meningkat.

"Nyatanya pemerintah lebih memilih menaikkan cukai rokok, yang berakibat menaikkan jumlah rokok ilegal di pasaran dalam negeri yang jelas-jelas merugikan negara," jelasnya.

Lebih lanjut Bambang juga berpendapat, kenaikan cukai rokok 12,5% ini berpotensi berpengaruh negatif terhadap sektor ketenagakerjaan terutama di sektor industri hasil tembakau. Dari sisi ketenagakerjaan, kata dia, kenaikan cukai rokok yang sangat besar ini berpotensi akan jadi masalah dengan kemungkinan pemutusan hubungan kerja oleh pihak produsen IHT karena pengaruh berkurangnya volume penjualan.

"Tinggal kita melihat ke depannya, Apabila benar benar mengakibatkan pengurangan tenaga kerja atau PHK, maka tahun 2023 pemerintah harus memberikan kompensasi dengan tidak menaikkan cukai rokok, agar IHT tetap bertahan,” tegas Bambang.

Pendapat senada disampaikan  pengamat kebijakan publik yang juga direktur Public Trust Institute (PTI), Hilmi Rahman Ibrahim. Menurut Hilmi, kebijakan yang diambil pemerintah dengan menaikkan cukai rokok yang cukup tinggi pada saat ekonomi Indonesia sedang mengalami resesi adalah hal yang keliru.

Harusnya pada saat kita mengalami resesi ekonomi, kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang mendorong pemulihan ekonomi bukan justru memberatkan sektor ekonomi.

"Kita tidak boleh menutup mata, industri hasil tembakau nasional kita menyerap jutaan tenaga kerja, menggerakkan sektor ekonomi. Sedikit banyak, industri hasil tembakau membantu pemulihan ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi riil. Kalau kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikan cukai 12,5% dan menaikkan harga jual eceran, itu memberatkan bahkan dapat mematikan industri hasil tembakau, Padahal Industri hasil tembakau justru membantu pemerintah melakukan pemulihan ekonomi,” tegas dosen tetap di Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini. (RO/E-3)

 

BERITA TERKAIT