27 January 2022, 19:34 WIB

Mendag bakal Gugat Balik Negara Eropa di WTO


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

PEMERINTAH menyatakan akan melawan gugatan-gugatan yang dilayangkan oleh negara-negara Eropa atas sejumlah komoditas nasional. Tuntutan yang dilayangkan negara-negara maju dinilai sebagai upaya untuk tetap membuat Indonesia menjadi negara berkembang.

Demikian disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam Media Group Network Summit 2022 bertajuk Sinergi Bersama untuk Penguatan Sektor Riil, Kamis (27/1). "Kerja saya di 2022 adalah menuntut negara-negara yang maunya kita menjadi negara miskin, penghasil barang mentah, ke WTO (World Trade Organization)," ungkapnya.

Lutfi menambahkan, banyak negara Eropa yang tampak keberatan dan tidak terima atas upaya hilirisasi industri yang dilakukan Indonesia. Sejumlah negara maju bahkan disebut mencari cara untuk membuat Indonesia terus mengekspor barang mentah dengan harga murah ke negara barat.

Beberapa negara juga disebut akan menerapkan mekanisme perdagangan agar barang-barang ekspor dari Indonesia dikenakan pajak. Skema yang tampak akan digunakan, kata Lutfi, ialah Carbon Border Adjusment Mechanism (CBAM).

Baca juga: Hadapi Era 4.0, Penyuluh Pertanian Wajib Lakukan Transformasi

CBAM merupakan skema negara-negara Eropa untuk memajaki produk-produk yang dianggap tak ramah lingkungan, utamanya barang impor. Skema tersebut menuntut perusahaan yang bukan dari Uni Eropa membayar harga yang sama dengan perusahaan UE atas jejak karbon suatu produk.

"Ini artinya, mereka itu mau kita membuat nilai tambah (komoditas Indonesia) di sana (Eropa), bukan di Indonesia. alumunium, besi, kelapa sawit kita sudah kena. Jadi separuh kerja saya nanti menuntut negara-negara tersebut, utamanya negara maju di Eropa, Jenewa, untuk menuntut barang kita supaya bisa masuk," terang Lutfi.

Dia menambahkan, bila Indonesia berhasil mengalahkan gugatan-gugatan dari negara-negara Eropa, maka nilai ekspor Indonesia akan bertumbuh secara signifikan. Tentu dikarenakan upaya hilirisasi yang saat ini tengah dijankan pemerintah. (OL-4)

BERITA TERKAIT