19 January 2022, 17:19 WIB

Langkah Erick Bersih-bersih Demi Peningkatan Kinerja BUMN


Mediaindonesia | Ekonomi

MENTERI BUMN Erick Thohir sejak 2020 meluncurkan slogan AKHLAK sebagai nilai inti (core value) bagi seluruh BUMN AKHLAK merupakan akronim yang merujuk pada nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.  

Direktur Utama Visi Integritas Ade Irawan mengatakan, nilai baru tersebut tak lepas dari persoalan kasus korupsi yang menggelanyut di tubuh BUMN. Menurut Ade, langkah Erick tersebut sudah tepat dalam rangka bersih-bersih dan meningkatkan kinerja BUMN.

"Pada awal menjabat, Erick mewajibkan semua BUMN merapkan ISO 37001 sistem manajemen antipenyuapan dan penanganan pengaduan korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.  Erick harus  memastikan agar kebijakannya untuk mencegah praktik suap ditaati dan dijalankan BUMN. Pelaporan ini bisa jadi peringatan dan mendorong munculnya efek jera sehingga pimpinan BUMN membangun tata kelola di lembaganya," ujar Ade dalam keterangannya, Rabu (19/1).

Menurut Ade, Penerapan AKHLAK di BUMN diharapkan dapat menjadi identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah melakukan transformasi human capital dan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global. 

Pasalnya, jelas Ade, BUMN kerap tersandung sejumlah kasus korupsi.  Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kurun 2014-2019, sedikitnya sudah ada 73 kasus korupsi yang berasal BUMN. Sedangkan catatan Kementerian BUMN periode 2021, setidaknya ada 159 kasus korupsi dengan 53 tersangka yang terjadi di lingkungan perusahaan plat merah ini. 

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir sejumlah skandal korupsi kakap di BUMN kemudian juga berhasil diproses oleh penegak hukum seperti korupsi Asuransi Jiwasraya dan ASABRI yang nilai kerugian negaranya mencapai triliunan rupiah. 

Terakhir Erick melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung pada awal 2022.

"Pelaporan oleh Erick memang menjadi kewajibannya. Pelaporan kasus ini jangan sampai menjadi langkah akhir. Apalagi ia pernah menyampaikan ada banyak dugaan korupsi di BUMN. Karena itu, sebaiknya temuannya dilaporkan kepada penegak hukum sebagai bagian dari upaya bersih-bersih BUMN. Program ini penting dilanjutkan untuk mencegah semakin besarnya kerugian negara, membuat pelaku jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN. Langkah ini sekaligus mendorong seluruh BUMN lebih berintegritas dan kompeten sehingga dapat meningkatkan penerimaan atau keuntungan (laba) bagi negara," pungkas Ade. (OL-8)

BERITA TERKAIT