14 January 2022, 20:22 WIB

Merek Kolektif Solusi bagi Koperasi dan UMKM


Mediaindonesia.com | Ekonomi

SEPANJANG pandemi covid-19 terdapat sekitar 37 juta UMKM yang mengalami gulung tikar. Dari 64,7 juta di 2019 turun tajam menjadi 34 juta pada 2020. Akibatnya ada 7 juta pekerja informal UMKM yang kehilangan mata pencaharian.

Itu disampaikan Insiator Kelompok notaris pendengar, pembaca, dan pemikir (Kelompencapir) Dewi Tenty dalam Seminar bertajuk Merek Kolektif Sebagai Solusi Bagi Koperasi dan UMKM untuk Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Melalui Ekonomi Kreatif Pada Era Disrupsi di Jakarta, Jumat (14/1). Seminar diadakan secara luring maupun daring untuk memperingati HUT Kelompencapir yang ke-2. 

"Selain itu, Data BI menyampaikan 87,5% UMKM terimbas dari covid-19. Dari jumlah itu, 98,2% terdampak dari sisi penjualan. Hal ini tentu sangat disayangkan karena pada 2019 64 juta pelaku UMKM telah memberikan kontribusi sebesar 60% atau Rp8,57 triliun bagi PDB negara kita," kata Dewi.

Dewi menyayangkan situasi tersebut. Terlebih, koperasi dan UMKM berperan sangat besar dalam mendongkrak perekonomian Indonesia. Di samping itu, koperasi dan UMKM berperan mendongkrak kinerja ekonomi kreatif. Salah satunya melalui pemanfaatan merek kolektif. 

Penggunaan merek kolektif menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi negara sebagai bentuk kekayaan intelektual yang dapat dimanfaatkan untuk menjamin transaksi kredit pada perbankan. "Merek kolektif juga diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan harga karena diferensiasi layanan atau produk yang menciptakan insentif yang lebih lanjut dengan berinvestasi dalam kualitas dan reputasi," ujarnya.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi menambahkan, jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 64,7 juta. Dari jumlah itu, 99,7% ialah pelaku usaha mikro. "Karenanya, keberadaan UMKM tentu sangat menentukan dan menjadi fundamental perekonomian kita. Tidak terbayangkan kalau UMKM berhenti saja efektivitasnya dalam jangka waktu yang panjang," ujarnya. 

Kendati demikian, Zabadi menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM di Indonesia berada di sektor informal. Lebih kurang 99,7% pelaku usaha mikro masih berada di jalur itu. "Karena itu ini menjadi tugas kita bersama bahwa kalau kita ingin memperkuat fondasi kita lebih kukuh. Kita harus mendorong proses transformasi dari pelaku UMKM dari jalur informal ke formal," ujarnya.

Menurut Zabadi, dengan transformasi ke sektor formal, UMKM lebih bisa bertahan hidup dan berkesempatan membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. "Karena itu ide besar tema ini sangat relevan merek kolektif sebagai ikhtiar kita bagaimana keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki UMKM terutama di sektor informal dan kecil dapat dibantu dengan naungan merek kolektif sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dan pendapatannya," kata Zabadi.

Menurut Zabadi, pelaku UMKM yang produknya bergabung dalam merek kolektif akan diberikan banyak keistimewaan, seperti tidak perlu lagi memikirkan izin, sertifikasi produk, promosi, dan pemasaran. Untuk melihat keterbatasan pelaku UMKM, Zabadi menilai, peran koperasi sangat dibutuhkan. Koperasi nanti mengonsolidasikan para UMKM untuk merangkum keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki mereka. Setelah itu, koperasi akan melakukan proses-proses sertifikasi yang dipersyaratkan.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Koperasi dan UKM Henra Saragih menyoroti banyaknya koperasi yang terkena masalah, terutama koperasi yang menyelenggarakan pinjol. "Kami sedang melakukan pendampingan terhadap koperasi yang sudah selesai pada tahap PKPU," jelasnya. Dari jumlah koperasi di Indonesia, sekitar 91% berupa usaha mikto dan yang besar jumlahnya sekitar 147. 

Untuk UMKM, dari segi kemudahan, sebenarnya sudah banyak hal yang diberikan pemerintah, seperti perizinan tunggal. "Jadi NIB (Nomor Induk Berusaha) berlaku sebagai izin usaha dan berlaku sebagai sertifikat standar dan sertifikasi halal," jelasnya. Jumlah UMKM yang sangat besar dan rata-rata informal juga didorong agar memiliki legalitas dengan kemudahan mendirikan perseroan perseorangan. 

Sekarang hanya sekitar 24 juta UMKM yang lengkap dengan nama dan alamat. "Karenanya, ketika kita memberikan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) mengalami kesulitan," jelas Henra. Memberikan bantuan saja sulit, apalagi kemudian melakukan pendampingan dan pemberdayaan. (RO/OL-14)

BERITA TERKAIT