03 December 2021, 19:26 WIB

PBB Luncurkan Program baru untuk Pacu Investasi SDGs di Indonesia


Mediaindonesia.com | Ekonomi

PERWAKILAN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia pada Jumat (3/12) meluncurkan program kerjasama lembaga PBB yang berjudul Mempercepat Investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia/Accelerating Sustainable Development Goals (SDGs) Investment in Indonesia – ASSIST.

Ini akan membuka jalan bagi mekanisme investasi dan pembiayaan baru yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia. 

Program ini memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif dari sumber pemerintah dan non-pemerintah (misalnya, publik, swasta, dan Syariah) untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs sebesar US$4,7 triliun.

Dipimpin Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, empat lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan pendanaan untuk SDGs.

Pada kesempatan ini, Julliand mengatakan pencapaian SDGs membutuhkan sumber daya dan dana yang sangat besar. Kuncinya ada pada pemanfaatan pembiayaan yang telah ada dan sumber pembiayaan baru. 

"Kita harus meneruskan semangat kolaborasi dan kemitraan untuk Dekade Aksi ini. Peluncuran program ini dilakukan hanya dua hari setelah Indonesia menjadi Presiden G20. Ini adalah saat yang tepat untuk membahas pembiayaan SDGs, yang telah menjadi komitmen Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kerjasamanya dalam pelaksanaan Program ASSIST,” ujarnya. 

Di bawah program ini, PBB akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk penerbitan obligasi dan sukuk tematik bertema SDGs, instrumen blended finance, dan pinjaman terkait SDGs bersama pemangku kepentingan lainnya yang meliputi lembaga keuangan lokal, mitra pembangunan, serta asosiasi dan aktor non-pemerintah. 

Program ini juga memberikan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda, dan memberi mereka pengetahuan untuk mengakses pembiayaan guna mendorong bisnis hijau dan berkelanjutan.

Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan  pihaknya  percaya program ini akan meningkatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mendorong lebih banyak aktor untuk juga mengambil bagian dalam me-reorientasi investasi dan upaya untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

"Langkah kolaboratif dan strategis ini juga menyoroti pendekatan Indonesia yang inovatif dan berorientasi ke depan dalam mengumpulkan pendanaan baru untuk proyek-proyek TPB, memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dalam 9 tahun terakhir menuju 2030,” jelasnya.

“Kesenjangan pendanaan untuk SDGs Indonesia telah meningkat sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Indonesia harus menyeimbangan pemulihan ekonomi dan kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ke depan, kita perlu melakukan investasi tambahan untuk SDGs di masa transisi ini.” ujar Vivi Yulaswati, Kepala Sekretariat SDGs, Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Norimasa Shimomura menyatakan “Sektor publik dan swasta termasuk lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat madani memiliki peran penting untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs. Sebagai lembaga utama PBB, UNDP berkomitmen menjadi bagian dari kolaborasi multi-pihak ini yang dapat membuka peluang pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia,”

Acara peluncuran tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan multi-pihak untuk mengatasi tantangan investasi SDGs. Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, Deni Ridwan menggarisbawahi perlunya penambahan modal untuk pembiayaan SDGs, terutama di tengah pandemi COVID-19.

Enrico Hariantoro, Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, mengatakan kemajuan telah dicapai untuk memastikan ekosistem pembiayaan Indonesia mendukung kebutuhan pembiayaan SDGs. 

Kris Hananto, Kepala Divisi Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Emmy Astuti, Direktur Eksekutif Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) berbagi bagaimana dunia usaha dapat mengambil peran penting dalam upaya kolaboratif untuk penggalangan dana SDGs. 

Program ASSIST dimulai pada April 2021 setelah pengajuan proposal yang dipimpin oleh UNDP ke UN Joint SDG Fund berhasil mendapat persetujuan. Indonesia adalah salah satu dari empat negara yang menerima total pendanaan sebesar US$9,7 juta  dari 155 proposal dari lebih dari 100 negara.

Dengan dukungan Program ASSIST, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan surat utang negara bertema SDGs (SDG Bond) yang pertama di Asia Tenggara sebesar 500 juta Euro. Program ini akan terus berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan. (RO/E-1)
 

BERITA TERKAIT