25 November 2021, 17:45 WIB

Disentil Jokowi, PLN Pastikan Bangun Pembangkit EBT Mulai 2022


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan, akan mempercepat program transisi dengan membangun pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung PLN yang disebut masih menggunakan batu bara dalam porsi yang besar sebagai sumber listrik.

Direktur Mega Proyek dan EBT PLN Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan, ada 21 proyek EBT yang akan dibangun PLN di tahun depan. Proyek-proyek ini sudah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, dalam menggenjot penggunaan energi bersih.

"Dalam RUPTL kami berkomitmen bahwa penggunaan energi bersih akan lebih banyak. Langkah ini kami lakukan untuk mencapai karbon netral pada 2060," ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/11).

Proyek EBT yang akan dikembangkan antara lain,  proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air yang tersebar di Sumatra, Sulawesi dan di Jawa. Kapasitas terpasang  PLTA itu akan mencapai 490 megawatt (MW). Kemudian, ada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan total kapasitas sebesar 195 MW.

"Kami membuka peluang kerja sama seluas luasnya bagi semua pihak yang ingin bekerja sama mengembangkan pembangkit EBT," kata Wiluyo.

Selain itu, PLN juga akan mengembangkan PLTBio tersebar dengan kapasitas total hampir 20 MW.

Baca juga: Prancis Siapkan Rp8,3 Triliun untuk Program Transisi Energi Indonesia

Perusahaan pelat merah itu juga akan menggenjot penggunaan energi surya dengan PLTS di beberapa kepulauan, lokasi tersebar termasuk program konversi PLTD sebesar 500 MW dengan lokasi tersebar, serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan proyek EBT lainnya.

"Kami juga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBG) yang sudah beroperasi pada tahun ini di Pasir Mandoge dan Arung Dalam dengan masing masing kapasitas 2 MW," jelas Wiluyo.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan, Indonesia bertekad menghentikan penggunaan energi fosil secara penuh. Namun, perusahaan BUMN seperti PLN dan Pertamina masih memanfaatkan energi fosil seperti bisnis biasa, terlebih masih mengimpor minyak.

Secara umum, Kepala Negara menyebut, 67% energi nasional masih disuplai batu bara atau coal, lalu fuel sebanyak 15%, dan gas 8%.

"Masalah neraca ini sudah berpuluh-puluh tahun tak bisa diselesaikan karena persoalan impor minyak nasional terlalu besar sekali," katanya dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden (20/11). (A-2)

BERITA TERKAIT