16 November 2021, 18:50 WIB

Polri: Penindakan Pinjol Ilegal Wujud Perlindungan Negara kepada Masyarakat


Muhamad Fauzi | Ekonomi

BERKEMBANGNYA keresahan masyarakat dengan fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal, yang acapkali merugikan masyarakat membuat kepolisian mengambil tindakan tegas. Upaya ini sebagai bentuk perlindungan Kepolisian Republik Indonesia kepada masyarakat

Demikian disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Biro Multimedia Brigjen  Pol. Drs. Muharrom Riyadi pada webinar bertema "Penindakan Pinjol Ilegal: Cepat & Tepat”, Selasa (16/11).

Polri menyoroti modus penagihan pinjol ilegal yang  sering  dilakukan di bawah ancaman. "Bahkan  mereka  memanipulasi  foto nasabah menjadi foto asusila yang kemudian disebarkan kepada rekan kerja, atasan bahkan keluarga nasabah" terang Dedi.

Akibatnya, lanjut Kadiv Humas Polri, korban  merasa stress, sakit, bahkan ada yang bunuh diri. Penindakan  terhadap pinjol ilegal  merupakan  bentuk  afirmasi  kepada  korban  serta  wujud  kasih  sayang dan perlindungan  negara  kepada  masyarakat.

Dirtipid Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan, ada warga negara asing, WJ alias JHN yang terlibat dalam kasus pinjol ilegal.

Melalui perusahaan payment gateway Flinpay dan Koperasi Simpan Pinjam Inovasi Milik Bersama merekrut pinjol-pinjol ilegal dan mendirikan koperasi simpan pinjam ilegal.

Lapor Polisi

Kepala Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing mengemukakan, saat ini ada 104  perusahaanfintech yang  memiliki  772.534 rekening dengan total  penyaluran outstanding Rp26,098 triliun.

Ia menyebutkan, penyebab maraknya Pinjol antara lain karena kemudahan  mengunggah (publish) aplikasi/situs/website,  sementara kesulitan memberantas dikarenakan lokasiserver banyak ditempatkan di luar negeri.

Dari sisi korban/masyarakat, lanjut Tongam, maraknya pinjol ilegal  karena  kingkat  literasi  masyarakat  masih  rendah,  tidak  melakukan pengecekan legalitas, terbatasnya pemahaman terhadap pinjol, adanya kebutuhan mendesak karena kesulitan  keuangan.

“Sejak 2018, Satgas telah menghentikan 3.631 entitas pinjol,” terang Tongam.

Menurut Tongam ciri-ciri pinjol ilegal adalah tiidak memiliki izin resmi, tiidak ada identitas  pengurus  dan  alamat  kantor  yang  jelas  pemberian  pinjaman  sangat mudah: syaratnya hanya KTP, foto diri, dan nomor rekening.

Sementara informasi bunga/biaya  pinjaman  dan denda tidak jelas, total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas, akses seluruh data di ponsel.

Untuk itu, Tongam memberikan tips untuk masyarakat dalam menghadapi pinjol ilegal, yaitu: pinjaman pada fintech yang  terdaftar di OJK, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan; dan jika harus pinjam lakukanklah untuk kepentingan yang produktif.

Bagaimana jika sudah meminjam Pinjol, menurut Tongam, laporkan ke SWI melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id.

Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama.

“Apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika: blokir semua nomor kontak yang mengirim teror, beritahu ke seluruh kontah  di handphone agar  mengabaikan  pesan  tentang  pinjol,  segera  lapor  polisi, lampirkan  laporan  polisi  ke  kontak  penagih, dan jangan pernah akses lagi ke pinjol ilegal,"tuturTongam.

Sebelumnya pengamat sosial Dr. Devie Rahmawati menyampaikan, penyebab masyarakat mudah terjerat pinjol ilegal adalah karena kebutuhan meningkat tapi penghasilan tidak menetap, konsumsi berlebihan masyarakat digital, kecanduan, kelalaian dan lemahnya pengetahuan, serta kearifan yang bergeser. (OL-13)

BERITA TERKAIT