WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta optimalisasi teknologi digital untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien dan responsif. Pasalnya, dinamika masyarakat saat ini semakin menuntut pelayanan publik menjadi lebih cepat dan mudah.
"Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif," tutur Ma'ruf saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Banda Aceh, Selasa (16/11). Hadir dalam rapat ini Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Aceh, 23 bupati, dan 20 wali kota se-Aceh.
Ma'ruf didampingi Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A Halim Iskandar, Plt Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim. Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, tujuan akhir dari pelayanan publik yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan tersebut dapat dicapai di antaranya dengan menyediakan satu pintu layanan-layanan untuk diakses masyarakat. Karenanya, pendirian mal pelayanan publik (MPP) di setiap kabupaten/kota menjadi krusial. "MPP harus menyelenggarakan pelayanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing," ungkapnya.
Ma'ruf menegaskan MPP harus dapat menyediakan pelayanan secara langsung, elektronik, mandiri, maupun pelayanan bergerak sesuai dengan target yang terukur. "MPP juga harus memiliki target kinerja yang terukur, sehingga dapat terlihat capaian yang telah berhasil dilaksanakan serta dapat dievaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapi," katanya.
Di sisi lain, Ma'ruf juga berharap agar seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia (SDM) pun harus ikut ditingkatkan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal ke depan. "Saya berharap agar kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik terus meningkat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik," paparnya.
Menutup arahannya, Wapres berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi Aceh untuk terus memperkuat kerja sama antarstakeholders agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing. "Teruslah ciptakan kemudahan aksesibilitas, kenyamanan, dan kecepatan dalam pelayanan publik. Konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi antarkementerian/lembaga, dan pemerintah daerah lain, serta dunia usaha harus senantiasa diperkuat agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing," pungkasnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi dan APBN Pulih Beriringan
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah melaporkan beberapa hal terkait akselerasi pemberian vaksinasi covid-19 kepada masyarakat, penggunaan dana desa, dan program pengembangan UMKM. "Bentuk dukungan yang diberikan melalui Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Dilakukan juga pembinaan terhadap pelaku usaha melalui 7 dinas pelatihan, 9 jenis pendampingan, stimulus, kemitraan dengan berbagai pihak," jelasnya. (OL-14)
