18 October 2021, 13:05 WIB

Bos Garuda Buka Suara soal Isu Digantikan dengan Pelita Air


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

DIREKTUR Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra angkat bicara soal isu rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bakal menggantikan flag carrier penerbangan nasional ke Pelita Air milik Pertamina.

BUMN diketahui membuka opsi kepailitan maskapai Garuda karena maskapai itu terlilit utang segunung yang mencapai Rp70 triliun lebih.

"Hal tersebut merupakan pandangan dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia, dalam melihat berbagai kemungkinan melalui perspektif yang lebih luas atas berbagai opsi-terkait langkah pemulihan kinerja Garuda Indonesia," kata Irfan kepada Media Indonesia, Senin (18/10).

Dia menegaskan, fokus utama Garuda Indonesia saat ini adalah untuk terus melakukan langkah akseleratif pemulihan kinerja yang utamanya dilakukan melalui program restrukturisasi menyeluruh yang tengah dirampungkan.

"Upaya tersebut turut kami intensifkan melalui berbagai upaya langkah penunjang perbaikan kinerja Garuda Indonesia secara fundamental khususnya dari basis operasional penerbangan," lanjut Irfan.

Maskapai dengan kode emiten GIAA tersebut mengaku optimistis dengan sinyal positif industri penerbangan nasional saat ini di tengah dibukanya sektor pariwisata di Indonesia. Utamanya Bali yang dibuka kembali untuk menerima turis mancanegara sejak (14/10) lalu.

"Ini menjadi momentum penting dalam langkah langkah perbaikan kinerja yang saat ini terus kami optimalkan bersama seluruh stakeholders terkait," tutup Irfan.

Baca juga: Pembukaan Umrah untuk Indonesia, Angin Segar bagi Garuda Indonesia

Garuda mengalami kerugian sebesar US$2,5 miliar atau Rp36,2 triliun pada tahun lalu akibat pandemi. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Sabtu (17/7), perusahaan itu membukukan pendapatan sebesar US$1,49 miliar, berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020. Angka tersebut merosot tajam dibanding sebelum terdampak pandemi atau pada 2019 yang mencetak pendapatan US$4,57 miliar.

Adanya kebijakan PPKM di tengah lonjakan kasus covid-19 di Tanah Air, berdampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis Garuda. Pendapatan perseroan pada semester I 2021 hanya membukukan US$696,8 juta atau sekitar Rp9,9 triliun.

Garuda diketahui tengah menunggu putusan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya membeberkan utang terberat Garuda berasal dari penyewaan pesawat dari lessor. Harga sewa pesawat yang dipatok lessor ke Garuda tercatat paling tinggi di dunia dengan mencapai 60%.(OL-5)

BERITA TERKAIT