11 October 2021, 21:13 WIB

Penyuntikan APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Demi Selamatkan Keuangan BUMN


Mediaindonesia.com | Ekonomi

PEMERINTAH menambal pembengkakan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui pernyertaan modal negara senilai Rp 4,1 triliun melalui APBN. Dana negara itu akan digulirkan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 2022.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang mengizinkan pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Menurut dia, Komisi VI telah menyetujui adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap proyek kereta cepat karena sejumlah faktor.

Pertama, jelas Andre  adanya pembengkakan biaya proyek tersebut sebesar 1,9 miliar dollar AS. Awalnya, proyek direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dolar AS atau Rp86,5 triliun. Namun, saat ini menjadi sekitar 8 miliar dolar AS atau setara Rp114,24 triliun. Maka itu, ada kenaikan 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp27,09 triliun.

"Kami sudah menyetujui PMN tersebut, dalam artian penggunaan dana dari APBN karena memang ada pembengkakan biaya. Tentu, persetujuan diberikan dengan catatan PT KAI sebagai salah satu anggota konsorsium proyek kereta cepat melakukan audit terlebih dahulu mengapa terjadi pembengkakan biaya," jelas Anggota Fraksi Partai Gerindra ini, Senin (11/10).

Alasan kedua, kata Andre, kondisi keuangan perusahaan BUMN yang saat ini terganggu karena adanya pandemi Covid-19. Ia menilai suntikan dana APBN akan menyelamatkan keuangan BUMN yang menjadi konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.

"Keputusan Presiden menggunakan APBN ini telah menyelamatkan keuangan BUMN yang menjadi anggota konsorsium proyek kereta cepat. Karena kita tahu, pandemi ini membuat cashflow BUMN terganggu dan beban proyek kereta cepat ini sangat besar," jelasnya.

Komisi VI DPR, sambung Andre, menyetujui penyuntikan APBN supaya proyek kereta cepat ini tidak mangkrak dan rampung sesuai jadwal. Dia bilang, bila proyek ini mangkrak, akan banyak kerugian yang dialami. "Kami ingin nanti sesuai jadwal November 2022, kereta cepat ini diresmikan Presiden Jokowi sebelum kemudian dikomersilkan pada 2023," ujarnya.

Jokowi meneken Perpres 93 Tahun 2021 ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015, salah satunya Pasal 4 yang mengatur soal pendanaan. Dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa pendanaan lainnya dapat berupa pembiayaan dari APBN.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan gabungan konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China. Proyek senilai 6,07 miliar dollar AS ini dibiayai dengan pinjaman Bank Pembangunan China (CDB) sebesar 4,55 miliar dollar AS (75 persen) dan sisanya berasal dari ekuitas atau pemegang saham sebesar 1,52 miliar dollar AS.

Dari total nilai proyek itu, nilai kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksinya (EPC)  4,7 miliar dollar AS. Kontraktornya adalah PT Wijaya Karya Tbk yang akan berkontribusi sebesar 30 persen dari total nilai kontrak EPC, sedangkan 70 persennya ditanggung konsorsium China.

Adapun Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta, rencana pendanaan APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dapat dioptimalkan.

"Perpres 93/2021 mengamanatkan agar pemerintah pusat, daerah dan BUMN melakukan optimalisasi fungsi ekonomi. Artinya, ketika mendapat suntikan modal dari APBN, pemerintah punya tanggung jawab menghidupkan jalur kereta cepat sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru," ungkap Said.

Politikus PDI Perjuangan ini juga berpandangan bahwa proyek tersebut jangan hanya melihat proyek rute Jakarta - Bandung saja. Namun, sebagai jalur pengembangan Jakarta - Surabaya. Penyambungan rute ini diharapkan ada dampak ekonomi yang bakal lebih besar, yakni sebagai sandaran angkutan mobilitas manusia, barang dan jasa yang akan efisien.

"Aspek kecepatan, dan efisiensi dalam bisnis untuk menuju poin to point menjadi sangat penting. Gambar besar ini yang harus kita pahami bersama. Di siniperan BUMN sebagai avant garde (garda depan) pelaksanaan pembangunan yang oleh pemerintah dianggap sebagai kebijakan strategis," tandas Said. (Ins/OL-8)
 

BERITA TERKAIT