04 October 2021, 13:10 WIB

Dari 8.625 Kasus, Pemerintah Baru Bereskan 65% Sengketa Tanah


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan, berdasarkan pada data sengketa konflik periode 2018-2020 terdapat 8.625 kasus dan baru diselesaikan 63,5% kasus. 

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP), R.B Agus Widjayanto, mengungkapkan banyak kasus sengketa dan konflik pertanahan timbul di permukaan disinyalir karena proses jual beli maupun peralihan aset tanah yang tidak sesuai prosedur.

Baca juga: Pemerintah Tawarkan ORI020 dengan Imbal Hasil 4,95 Persen

"Saat ini telah diselesaikan 63,5% atau sejumlah 5.470 kasus sengketa dan konflik sehingga tersisa 3.145 kasus sengketa dan konflik yang masih berjalan terkait proses penyelesaiannya," sebutnya dalam keterangan resmi, Senin (4/10).

Agus menjelaskan bahwa sengketa dan konflik biasanya terjadi karena perbedaan persepsi kepentingan antara dua pihak atau lebih, baik antar individu, kelompok dengan korporasi, dan lain-lain, mengenai status penguasaan dan pemilikan tanah atau keputusan pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan

Dalam hal perkara sengketa dan konflik pertanahan yang masih marak, Agus mengingatkan, kepada masyarakat agar teliti sebelum membeli dan mengerti status tanah serta identitas tanah secara lengkap.

Dia juga menyampaikan, berdasarkan pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), macam-macam hak-hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. 

“Itu yang tertuang di pasal 16 UUPA, selain macam hak atas tanah tersebut tidak ada,” terang Dirjen PSKP.

Ketika ditanya tentang bagaimana jika terdapat dua pihak atau lebih yang memiliki sertifikat yang sah, Agus menegaskan bahwa pada prinsipnya, satu bidang tanah hanya ada satu sertifikat, jika ada sertifikat lain maka sudah dipastikan itu tidak sah. 

“Bisa sertifikatnya yang tidak benar maupun alas haknya yang tidak benar. Oleh karena itu salah satu sertifikatnya dapat dibatalkan,” ucapnya.

Tak dapat dipungkiri, lanjutnya, jika beberapa kali persoalan jual beli tanah yang sertifikat haknya kurang jelas status tanahnya kerap terjadi. Agus mengatakan, alur proses jual beli tanah bersertifikat, dalam hal ini jual beli ini harus di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah itu, PPAT akan melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat.

“PPAT itu cek di Kantor Pertanahan, ini ada sita tidak, ada sengketa tidak. Kalau tidak ada baru dipastikan aman dan akan dilakukan pembuatan akta jual beli. Ketika ada akta jual beli baru dapat sah balik nama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa celah-celah penipuan dapat terjadi ketika jual beli tanah terjadi tanpa prosedur yang tepat. Sewaktu pembuatan akta jual beli bisa saja tidak dicek terlebih dulu, mungkin juga akta jual beli dibuat tidak di hadapan notaris PPAT.

"Kedua, memang bisa saja ada iktikad tidak baik dari salah satu pihak misal dari penjual, bersekongkol untuk berpura-pura menjadi PPAT, bilang akan dicek ternyata malah ditukar sertipikatnya, seperti kasus yang sudah-sudah,” tuturnya. (Ins)

BERITA TERKAIT