04 October 2021, 10:15 WIB

Kuota Mencegah Penangkapan Ikan secara Barbar


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

MULAI Januari 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kedepannya, penangkapan ikan tidak lagi bebas alias ada pengaturan kuota. Kebijakan ini bakal diatur mengenai sejumlah pengaturan, meliputi pengaturan area penangkapan ikan, jumlah ikan yang ditangkap, dan jumlah kapal yang dapat melakukan penangkapan.

"Penangkapan ikan tidak lagi barbar, tidak boleh seenaknya sendiri. Hanya ada tiga negara yang masih melakukan penangkapan bebas, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Tiongkok saja sudah masuk wilayah penangkapan terukur," ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam webinar yang dikutip Jumat (1/10).

Penangkapan ikan terukur berbasis kuota diberikan untuk industri, nelayan tradisional, dan hobi atau wisata mancing. Untuk industri, menggunakan metode lelang terbuka pada beberapa investor per zona penangkapan.

KKP pun memproyeksikan, jika kebijakan ini berhasil diimplementasi di suatu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), maka dapat menghasilkan ratusan triliunan rupiah.

"Misalnya di Indonesia timur, WPPNRI 718, bila itu dijalankan ada perputaran uang sekitar Rp124 triliun per tahun. Jadi, tidak lagi berpusat di Jawa, bisa tangkap dan proses (produksi) di sana," jelas Trenggono.

Untuk kuota industri dalam kebijakan penangkapan terukur ini, investor boleh mengajukan pengambilan kuota yang sudah ditentukan KKP berdasarkan hasil analisis dari kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan).

"Misalnya di wilayah A, ada sekian juta ton ikan yang ada, yang boleh diambil sekian ton. Januari 2022 harus kita jalankan, kita ingin ada rebound (ekonomi)," ucapnya.

Kebijakan penangkapan ikan terukur yang diusung KKP tersebut diharapkan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu, Trenggono menyebut, nilai produksi sektor perikanan laut Indonesia sekitar Rp132 triliun dengan peluang produksi melebihi 10 juta ton per tahun.

"Saya sudah secara langsung laporkan ke Pak Presiden (Joko Widodo). Lalu ke Pak Menko Marves (Luhut Binsar Pandjaitan). Beliau mengatakan kalau penangkapan terukur ini bisa 50% (terealisasi) itu luar biasa. Kami tidak mau setengah-setengah menjalankan (kebijakan) ini," tegas Menteri KKP.

Namun, rencana penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan sistem kuota dikritik oleh Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati. Menurutnya, kebijakan yang bakal diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ini dapat melanggengkan ketidakadilan bagi nelayan tradisional dan nelayan skala kecil harus berkompetisi dengan kapal-kapal besar di perairan Indonesia.

Penerapan tersebut juga dituding akan mendorong eksploitasi sumber daya ikan oleh para pelaku perikanan skala besar, sekaligus menguntungkan industri perikanan skala besar karena memiliki kapal, alat tangkap ikan, serta pendanaan yang besar.

"Nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil tidak akan mendapatkan apa-apa dengan kebijakan baru ini karena sumber daya ikan banyak yang dikeruk oleh mereka (industri),” kata dia dalam rilis resmi.

Menurut Susan, kebijakan pembatasan penangkapan ikan semestinya diarahkan hanya kepada industri perikanan skala besar saja. Alasannya, karena selama ini merekalah yang menangkap ikan dalam jumlah yang banyak untuk kepentingan industri dan perdagangan.

Berbeda dengan nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil, mereka menangkap ikan secara subsisten dan tentu dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Kapal-kapal nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil itu tak mungkin menangkap ikan secara berlebih, karena ukuran kapal mereka yang tidak lebih dari 10 GT (gross tonnage), serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan,” imbuh Susan.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi menegaskan, penangkapan ikan berbasis bakal terdistribusi secara adil ke semua daerah karena kapal ikan hanya boleh mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan terdekat.

"Tak boleh lagi mereka pakai kapal angkut mendaratkan ikannya ke Jawa. Sebab itulah maka akan diatur batas yang boleh ditangkap yang dasarnya dari hasil kajian Komnas Kajiskan, sehingga mencegah terjadinya overfishing dan overexploited," terangnya kepad Media Indonesia, Sabtu (2/10).

Bagi industri, nelayan tradisional dan masyarakat yang memiliki hobi memancing dikatakan Wahyu, hanya boleh mengambil haknya berdasarkan kuota yang telah ditentukan KKP.

"Kalau melebihi maka akan didenda. Jadi bisa dipastikan hak-hak nelayan kecil justru tetap dilindungi. Ini semuanya menuju tatanan ideal pengelolaan perikanan yang legal, reported dan regulated," ucapnya.

Laris Diburu

Di satu sisi, KKP menyatakan produk perikanan Indonesia laris diburu negara asing. Dalam pertemuan virtual antara Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP dengan Singapore Food Agency (SFA) pada Rabu (29/9) dikatakan bahwa pelaku usaha Singapura meminati udang (black tiger shrimp and white shrimp), cumi dan sotong, tuna, marlin, swordfish, mahi-mahi, surimi, hingga fillet ikan ekor kuning asal Indonesia.

Dirjen PDSPKP Artati Widiarti menyampaikan, ekspor produk kelautan dan perikanan tetap tumbuh di masa pandemi. Hal ini terlihat data tahun lalu, Indonesia mengekspor sebanyak 1,3 juta ton atau setara dengan US$5,2 miliar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan baik dari sisi nilai sebesar 5,5% maupun volume sebesar 6,6%, dibandingkan 2019.

"Terdapat lima tujuan pasar utama produk perikanan Indonesia yaitu Amerika Serikat (40,3%), Tiongkok (15,7%), ASEAN (11,8%), Jepang (11,7%), dan Uni Eropa (5,6%)," ujarnya dalam rilisnya.

Khusus untuk pasar Singapura, sepanjang 2020 Indonesia mengekspor produk kelautan dan perikanan sebanyak 29.660 ton dengan nilai US$88,9 juta. Produk perikanan yang diekspor ke Singapura antara lain ikan laut lainnya, udang, kepiting-rajungan, cumi-sotong-gurita dan tuna.

Artati menegaskan, nilai ekspor ini sangat dimungkinkan untuk terus ditingkatkan mengingat kedekatan kedua negara serta kemudahan akses maupun fasilitas ekspornya. Selain itu, bagi Singapura juga sebagai diversifikasi pemasok selain dari negara-negara produsen ikan lainnya.

Berikutnya pada (24/9), sebanyak 10.260 kg gurita beku asal Pulau Simeuleu, Kabupaten Simeulue, Aceh menembus pasar Jepang. Ini merupakan ekspor perdana komoditas tersebut yang dilakukan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Aceh.

"Ini pertama kali dalam sejarah BKIPM Aceh yaitu ekspor produk perikanan gurita beku," kata Kepala BKIPM KKP Rina saat pelepasan ekspor di Bumi Serambi Mekkah.

Sementara, Bupati Simeulue Erly Hasyim berharap ekspor perdana dari Simeulue ke Negeri Sakura ini bisa menjadi momentum kebangkitan sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya. Dia menegaskan jajarannya berkomitmen menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ekonomi andalan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan Simeulue terus digenjot melalui bantuan sarana dan prasarana perikanan sehingga komoditas unggulan perikanan Simeulue mampu memenuhi pasar lokal dan dapat bersaing dan diterima di pasar internasional," tutupnya. (E-3)

BERITA TERKAIT