28 June 2021, 20:55 WIB

Menggodok Model Penyelamatan Terbaik untuk Garuda


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

MASKAPAI penerbangan nasional PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berada di ujung tanduk. Kondisi finansial perseroan berdarah-darah akibat anjloknya jumlah penumpang selama pembatasan aktivitas akibat pandemi covid-19. Utang perseroan mencapai Rp70 triliun dan bertambah Rp1 triliun setiap bulan.

Maskapai pelat merah itu berencana merestrukturisasi bisnis dengan memangkas jumlah armada pesawat yang dioperasikan. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (9/6), Garuda menyatakan hanya mengoperasikan 53 pesawat dari 142 armada yang ada.

Usut punya usut masalah masa lalu yang menggurita berimbas pada utang Garuda yang segunung, yakni harga sewa pesawat yang dipatok lessor tercatat paling tinggi di dunia, mencapai 60%, sehingga membebani keuangan perseroan dan masalah lainnya. Lantas bagaimana kondisi Garuda saat ini dan rencana apa yang akan diambil perusahaan pelat merah itu? Ancaman dan makian bahkan menyerang bos perusahaan tersebut.


Berikut wawancara wartawan Media Indonesia Insi Nantika Jelita dengan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra secara virtual, Kamis (24/6).

Pandemi covid-19 telah memukul keras bisnis penerbangan, termasuk Garuda, bagaimana kondisi saat ini?

Tidak bisa dipungkiri situasi Garuda tidak beda jauh dengan situasi maskapai dari negara lain, yang mana jumlah trafik penumpang berkurang selama pandemi. Tapi jumlah pesawat tidak berkurang. Kalau kita lihat sisi operasi, frekuensi penerbangan berkurang, rute tertentu terpaksa kita hentikan karena sepi. Opsi lain rute tersebut kami pertahankan, tapi diturunkan frekuensinya. Contohnya, Jakarta-Amsterdam (Belanda), yang biasanya seminggu bisa enam kali, sekarang seminggu sekali. Mayoritas penerbangan internasional seminggu sekali. 
Kondisi di Hong Kong ini ceritanya beda lagi. Hal surprise ini (pelarangan penumpang Indonesia karena covid-19) memengaruhi kondisi internal kami seperti penurunan pendapatan. Biaya tersebut dipengaruhi oleh fixed cost ketimbang variabel cost, misalnya sewa pesawat itu fixed (tetap bayar), mau digunakan atau tidak dipakai, sewa sebulan sekian. Itu situasi yang dihadapi. Kami terus menerus mengupayakan penambahan jumlah penumpang. Namun, memang isu mengurangi pergerakan.

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan penguncian wilayah negara lain memberatkan bisnis perusahaan, seberapa parahnya?
Keinginan pergi ini juga dipengaruhi oleh proses yang tidak mudah. Mesti ada (tes) antigen dan tes covid-19 lainnya yang memutuskan banyak tidak berpergian. Di satu sisi memang, cara pemerintah ini untuk memastikan penyebaran virus korona tidak menyebar lebih luas. Tapi, fakta juga menyatakan, ketika pergerakkan orang meningkat, orang yang terpapar covid-19 juga meningkat. Walaupun saya kadang suka berdebat dengan beberapa gubernur, benar enggak yang kena ini dari dalam pesawat. Kemudian berjalan waktu, perusahaan harus berpikir ulang bagaimana menyikapi situasi ini karena utang yang semakin besar (Rp70 triliun). Kami tentu saja tidak ingin utang ini semakin besar.

Soal empat opsi penyelamatan bisnis dari BUMN, bagaimana pandangan Garuda?

Opsi yang ada di Garuda dari BUMN itu ada empat. Opsi pertama itu (suntikan modal dari pemerintah), pemegang saham yang mengatasi itu semua. Sama seperti Singapore Airlines yang disuntik uang. Opsi lainnya ialah likuidasi atau dibubarin saja. Tentu saja itu bukan opsi yang kami mau jalani, bukan opsi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga. Kelihatannya semua, termasuk pemegang saham sepakat dengan opsi dua atau tiga (dari BUMN). Sebenarnya dua opsi itu hampir sama, yaitu melakukan restrukturisasi.

Opsi kedua itu melalui pengadilan (menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia). Opsi ketiga tidak melalui pengadilan. Nah, ini masih terus digodok oleh pemegang saham. Kami terus berdiskusi dan melihat plus minusnya.

Terkait opsi restrukturisasi dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seperti apa rencananya?

Kalau opsi PKPU pun dijalankan, ada risiko yang dihadapi juga, misalnya pailit atau terlikuidasi. Kami masih bahas. Kedua opsi itu mensyaratkan satu hal kejelasan dari manajemen. Kami tengah finalisasi dengan konsultan seperti McKinsey, kira-kira Garuda ke depan langkahnya bagaimana. Misalnya, kalau saya berutang sama orang dan minta uangnya direstrukturisasi. Kalau disetujui orang yang berutang juga melihat sepertinya oke (bisnis ke depan setelah restrukturisasi), atau berpikir ini hanya omong kosong saja. Kami masih menyiapkan proposal kepada para pemegang saham, masih digodok. Kami tinggal tunggu sinyal saja.

Ada jangka waktu kapan keputusan ini selesai dibahas?

Kalau 270 hari itu kan proses di PKPU. Kami sebagai perusahaan tentu ingin secepatnya melakukan restrukturisasi. Itu dari sisi manajemen dan pemegang saham yang akan disepakati. Di sisi lain juga soal pembukuan, ada urusan fiskal yang (rencananya) tahun depan selesai. Saya enggak bicara (beres) sembilan bulan atau berapa lama. Kalau saya lihat sisi buku, di 2022 (diharapkan) bisa lebih baik.

Terkait efisiensi bisnis Garuda salah satunya penawaran program pensiun dini. Berapa target yang diincar perusahaan?

Kami mesti melakukan upaya efisiensi, pesawat itu kan alat produksi. Sama seperti pabrik, dia punya mesin, 10 atau 100. Menjadi pertanyaan adalah jika punya alat produksi banyak, tetapi yang bisa digunakan sebagian saja. Apakah matching? Kita bisa berdebat nanti akan kembali (ke kondisi normal), tapi persoalan ya apakah kita masih bertahan jika sudah kembali? Ini teori yang sederhana, misal Anda punya 10 gedung perkantoran, tapi yang dipakai produksi hanya dua kantor. Kan tidak bisa memaksakan (semua pegawai) harus bekerja. 

Program pensiun dini ini cara efisiensi dari banyak program yang kami lakukan dan enggaksemua kami share

ke publik. Seperti negoisasi ke lessor

dan macam-macam. Tapi, bicara orang ini jadi sensitif. Paling santun karena berhadapan dengan manusia, bukan angka, akhirnya kami tawarkan pensiun dini. Kami enggak menargetkan berapa. Pasalnya, jumlah produksi yang beroperasi itu juga menunggu business plan

dan melihat situasi penerbangan. Yang mendaftar pensiun dini itu baru seribu lebih. Itu sudah 20% (dari total sekitar lima ribu karyawan). Tapi, perlu diingat loh, kami ini BUMN bukan swasta. Jarang BUMN yang melakukan seperti ini.

Business planpa yang dikejar Garuda saat ini? Misalnya, fokus pada penumpang domestik?

Tentu saja kami akan fokus ke domestik, tapi bukan berarti internasional tidak diterbangi. Business plan juga harus realistis ya, melihat kondisi kekinian dan asumsi kita apa yang terjadi kemudian hari, artinya mengharapkan kembali ke 2019 itu mimpi. Untuk bisnis model seperti apa sedang lagi dibicarakan. Tentu saja kami berharap, bisnis baru hasil restrukturisasi ini bisa diterima juga oleh semua pihak, termasuk pemegang saham.

Seberapa optimistis Garuda akan bangkit kembali dari keterpurukan ini?

Memang enggak ada pilihan (banyak). Saya dibayar untuk memastikan Garuda ini bangkit. Saya bukan dibayar untuk jadi pengamat kan, saya dibayar untuk mengeksekusi (rencana penyelamatan Garuda). Bahwa ada orang yang memberikan analisa segala macam (soal bisnis Garuda), itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah memastikan perusahaan ini akan berlangsung terus. Banyak ide dan pemaksaan segala macam, silahkan.

At the end of the day, kan saya juga yang berhadapan dengan semua realita ini. Termasuk misalnya, tiba-tiba tidak berjalan mulus atau pailit, yang salah siapa? Bukan pengusul. Yang marah-marah sama saya, goblok-goblokin saya, terus menodong pistol ke saya. Kan saya yang mesti hadapin ini sebagai dirut. 

Filosofi yang saya ambil sebagai dirut atau pimpinan itu kan keputusan yang Anda ambil harus berbasis dua hal. Pertama, gunakan akal sehat, yang kedua pakai hati nurani. Ini bukan persoalan takut kehilangan jabatan, enggak ada masalah saya soal itu. Jabatan itu it will go easily (mudah pergi). Anda akan diingat adalah ketika Anda menjabat, apa yang akan dilakukan, bukan persoalan hilang jabatan, saya enggak ada masalah. Tapi, selama keputusan itu diambil akal sehat dan hati nurani, saya juga yang bertanggung jawab, bukan para pengusul dan pemarah. 

Saya juga terus komunikasi dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) soal masalah ini. Kalau ada yang marah-marah, saya senyumin saja. (X-3)

BERITA TERKAIT