15 June 2021, 20:30 WIB

Ahok: Fasilitas Kartu Kredit Pejabat Pertamina akan Dicabut


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

KOMISARIS Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah itu akan dicabut. Rencana ini, ungkapnya, tidak mendapat penolakan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin (14/6).

"Iya saya usulkan. Tidak ada yang menolak (fasilitas kartu kredit dicabut)," kata Ahok kepada Media Indonesia, Selasa (15/6).

Bukan tanpa sebab usulan itu dilayangkan Mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Menurut Ahok, penggunaan fasilitas kartu kredit berpotensi memiliki penyalahgunaan yang besar dan dianggap tidak berkontribusi penting dalam pengelolaan keuangan Pertamina.

"Iya (berpotensi penyalahgunaan). Tapi kami tidak perlu sampaikan detail masalah yang ada," ujarnya.

Meski dalam RUPS PT Pertamina diumumkan pencapaian laba bersih tahun anggaran 2020 (audited) berhasil mendapat US$1,05 miliar dan menunjukkan kondisi keuangan yang dinilai aman, Ahok menyatakan upaya penghapusan kartu kredit untuk mengontrol keuangan Pertamina.

"Ini guna kontrol pengeluaran (Pertamina)," tegasnya.

Baca juga : Soleh Ayubi Siapkan BUMN Muda Jadi Generasi Emas

Nantinya, tagihan yang dikeluarkan oleh pejabat Pertamina harus diajukan terlebih dahulu kepada perusahaan. Misalnya dalam perjamuan tamu, pemesanan hotel, dan akomodasi transportasi lainnya

Dalam keterangan resmi (14/6), Pertamina mengaku tetap berkontribusi kepada negara pada tahun buku 2020 dengan sebesar Rp 126,7 triliun. Jumlah tersebut meliputi setoran pajak sebesar Rp 92,7 triliun, dividen Rp 8,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 25,5 triliun.

Selain itu perseroan juga mencatat kinerja keuangan positif dengan ditunjukkan dengan EBITDA sebesar USD7,6 Miliar dengan EBITDA Margin 18,3%.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menuturkan, selain mencatatkan laba yang positif, pihaknya juga melanjutkan program transformasi dengan pembentukan holding dan subholding yang merupakan penjabaran dari roadmap Kementerian BUMN.

“Ini merupakan langkah strategis sebagai inisiatif dan bentuk adaptasi dengan perubahan ke depannya agar Pertamina bergerak lebih lincah, cepat, serta fokus kepada bisnis yang lebih luas dan agresif,” ucap Nicke. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT