29 May 2021, 17:40 WIB

Opsi Restrukturisasi Jiwasraya Rugikan Pemegang Polis Anuitas


Fetry Wuryasti | Ekonomi

KETUA Umum Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Syahrul Tahir menekankan opsi restrukturisasi yang ditawarkan oleh Jiwasraya sangat merugikan pemegang polis anuitas. Polis anuitas merupakan asuransi jaminan bagi para pensiunan BUMN sebagai jaminan hari tua yang dituangkan dalam perjanjian bahwa perusahaan BUMN sebagai pemegang polis dan karyawan sebagai peserta polis.

"Restrukturisasi polis anuitas pensiunan banyak melanggar UU," kata Syahrul dalam webinar Polemik Restrukturisasi Polis Anuitas Jiwasraya, Sabtu (29/5). Dia menjabarkan antara lain hal itu melanggar UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Pasal 25 ayat 2 yang menyatakan manfaat pensiun harus dalam bentuk angsuran tetap atau meningkat pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup.

Kemudian restrukturisasi juga melanggar UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 39 ayat 2 yang menyatakan jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta memasuki usia pensiun. Selain itu, restrukturisasi melanggar UU Nomor 13 Tahun 1996 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 7 yang menyatakan pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Jiwasraya menawarkan tiga opsi restrukturisasi. Pertama, bila para pensiunan ingin mendapatkan manfaat tetap, masing-masing perusahaan BUMN tempat mereka bekerja harus menyetor sekurang-kurangnya Rp726 miliar, agar manfaat anuitas tetap seperti sekarang dengan kenaikan 5% tiap tahun.

Kedua, kalau tidak bisa menyetor, manfaatnya akan turun sesuai besaran nilai tunai. Potongannya sebesar 40%-74% dari yang diterima saat ini atau rata-rata penurunan sebesar 62,8%. Ketiga, jangka waktu menerima manfaat anuitas bulanan diperpendek, hanya dibayarkan sampai dengan akumulasi dana yang dikelola perusahaan asuransi habis atau hanya selama 6-7 tahun.

"Semua opsi restrukturisasi yang ditawarkan Jiwasraya akan sangat merugikan pensiunan, apa pun yang dipilih," kata Syahrul.

Forum telah bertemu dengan empat fraksi DPR. Pimpinan fraksi DPR, kata dia, terkejut karena tidak pernah memberikan persetujuan pemotongan terhadap asuransi anuitas para pensiunan. DPR hanya memberikan persetujuan restrukturisasi manajemen yang ada di PT Asuransi Jiwasraya.

 
"Namun yang disampaikan dalam restrukturisasi tersebut tidak sesuai dengan yang dimintakan pihak Jiwasraya dan Kementerian BUMN terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," kata Syahrul. Sedangkan jika menolak restrukturisasi, uang pensiun tidak lagi dibayar Jiwasraya mulai Mei 2021 dan dianggap sebagai utang Jiwasraya kepada pensiunan tanpa tahu kapan akan dibayar. (OL-14)
BERITA TERKAIT