07 April 2021, 15:00 WIB

Banggar Dorong Pemerintah Benahi Data Penerima Subsidi


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Said Abdullah, mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem subsidi. Perbaikan pelaksanaan dan basis data yang akurat perlu dijadikan patokan bagi pemerintah.

Sebab, selama ini menurut dia penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Masyarakat menengah ke atas, yang tidak layak mendapatkan subsidi justru paling menikmati bantuan dari uang negara tersebut.

Baca jugaHolding BUMN Ultra Mikro Percepat Pemulihan Sektor UMKM

Kendati demikian, reformasi sitem subsidi itu bukan berarti pemerintah mengurangi atau memotong bantuan kepada rakyat miskin dan rentan miskin. 

"Tidak ada pengurangan subsidi, yang ada adalah memperbaiki, mempertajam dan mempermudah akses masyarakat untuk mengakses subsidi itu. Jangankan sidik jari, jangan kartu lagi. Nanti diubah lagi, gak kelar-kelar begitu terus," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama pemerintah, Rabu (7/4).

Pemerintah, mesti bersinergi dan saling menguatkan dalam mengintegrasikan data. Ego sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) perlu dihilangkan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial seharusnya menjadi data tunggal dalam penyaluran subsidi maupun bantuan sosial. Dengan demikian, kata Said, subsidi atau bantuan sosial pemerintah benar-benar diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan miskin.

Subsidi energi seperti listrik, BBM dan LPG harus bisa diintegrasikan oleh pemerintah. Said juga meminta peniadaan kompensasi dari sektor energi tersebut kepada masyarakat yang tidak masuk dalam DTKS.

"Karena DPR juga mendapatkan kompensasi PLN, harusnya itu kan hanya untuk mereka yang miskin dan menerima subsidi. Kami tidak layak mendapatkan itu. Kami malu mendapatkan itu. Lalu subsidi ini tidak bisa lagi kita berikan kepada koorporasi, komoditas, tapi harus kepada orang," tutur Said.

Sebagai contoh, dia menjelaskan, di 2020 pemerintah memberikan subsidi kepada 23,9 juta pelanggan listrik 450 volt ampere (VA). Padahal dari DTKS, jumlah pelanggan listrik 450 VA yang layak mendapatkan subsidi hanya 12,6 juta saja.

Oleh karenanya, Said meminta agar pemerintah memikirkan jalan keluar tersebut. Alih-alih memberi subsidi kepada yang tidak layak menerima, uang negara itu bisa dialokasikan ke program produktif lain, atau bahkan menambah jumlah bantuan sosial.

"Kami tidak mau lagi kompensasi untuk RAPBN 2022. Soal tarifnya, berapa yang pas, rakyat miskin selama ini hanya menikmati Rp68 ribu. Pada saat yang sama, yang tidak berhak menerima malah mendapatkan kompensasi Rp120 ribu. Kita tidak berhak mendapatkan kompensasi itu," kata Said.

"Pasti rakyat akan kaget kalau DPR yang mengambil keputusan juga dapat. Lucu tidak itu? Dan saya juga yakin BKF, DJA, Dirjen Kelistrikan, Dirut PLN bahkan dapat kompensasi saya rasa. Padahal kita tidak menginginkan," sambungnya.

Di kesempatan yang sama, anggota Banggar DPR Fauzi Amro mengusulkan agar pemerintah serius membenahi persoalan data penerima bantuan sosial dan subsidi. Ketidaktepatan data, menurutnya hanya menghamburkan uang negara.

Baca juga: itjen Hubla Buka 50 Posko Pelabuhan Selama Masa Pelarangan Mudik

Bahkan, politikus NasDem itu menyarankan agar pemerintah menahan kebijakan subsidi bila data penerima masih semrawut. "Lebih baik dipending selama data penerima belum jelas. Karena nanti itu tidak akan efektif mewujudkan niat pemerintah mengangkat derajat rakyat miskin," tutur Fauzi.

"Oleh karena itu, pemerintah fokus memperbaiki DTKS agar lebih konkret. Tujuannya agar perpindahan subsidi dari komoditas ke orang ini berjalan dengan baik," pungkasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT