07 April 2021, 18:09 WIB

Dorong Konsumsi Saat Ramadan, Pemerintah Kucurkan Rp25 Triliun


Andhika Prasetyo | Ekonomi

PEMERINTAH menyiapkan anggaran hampir Rp25 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat pada periode Ramadan dan Lebaran. Anggaran itu dibagi dalam empat program, yakni bantuan sosial sembako Ramadan, akselerasi perlindungan sosial, Hari Belanja Nasional dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan untuk bansos sembako, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membeli beras milik Perum Bulog.

"Suplai beras tersebut akan dibagikan secara gratis kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga akan memperoleh 10 kg beras," ujar Airlangga seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (7/4).

Baca juga: Pemerintah Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif di 2021

Adapun program kedua ialah percepatan pemberian manfaat perlindungan sosial. Seperti, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Untuk program tersebut, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp14,12 triliun.

Selanjutnya yang ketiga, pemerintah akan mendorong pelaku usaha restoran dan kafe untuk menguatkan bisnis lewat pinjaman KUR. Melalui program khusus ini, pelaku usaha di sektor tersebut akan memperoleh bunga ringan, yakni hanya 3%.

"Pemerintah sudah menyiapkan Rp8,15 triliun untuk subsidi bunga KUR ini," jelas Airlangga.

Baca juga: Sambut Ramadan, PLN Siapkan Diskon Tambah Daya

Lalu, program terakhir adalah Hari Belanja Nasional. Program yang dihelat pada H-10 dan H-5 Idul Fitri itu dilaksanakan secara daring melalui platform marketplace. Adapun program tersebut menyasar produk dalam negeri.

"Untuk program ini, pemerintah akan menyubsidi ongkos kirim. Kami sudah siapkan dana Rp500 miliar," ungkapnya. 

Selain empat program tersebut, ada satu kebijakan lain yang juga disiapkan untuk mendorong daya beli masyarakat, namun tidak mengandalkan APBN, yakni pembayaran THR. Pemerintah pun meminta pihak swasta untuk membayarkan hak para karyawan tepat waktu.(OL-11)

 

BERITA TERKAIT