28 January 2021, 14:13 WIB

MGN Summit: Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Optimalkan EBT


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

INDONESIA berkomitmen menjalankan perjanjian soal lingkungan yang tertuang dalam Paris Agreement. Salah satunya ialah upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca alias memaksimalkan penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.

"Kami komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% apabila kita kerja sama dengan internasional," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Media Group News Summit 2021 bertajuk Sustainable Energy: Green and Clean, Kamis (28/1).

Pada 2030 Indonesia menargetkan ada penurunan gas emisi rumah kaca hingga 834 juta ton CO2. Dari target tersebut, kata Arifin, sektor energi diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca hingga 314 juta ton CO2 dengan kemampuan sendiri dan sekitar 400 juta ton CO2 dengan dukungan internasional.

Bila itu tercapai di 2030, peran sektor energi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 38% dari total target nasional. Karenanya, Kementerian ESDM menyusun program guna mencapai target tersebut.

Beberapa program tersebut di antaranya yakni optimalisasi pemanfaatan gas bumi, mendorong penggunaan kendaraan bermotor bertenaga listrik, dan melakukan transformasi pada pembangkit tenaga listrik berbasis diesel ke energi baru terbarukan (EBT). "Kita perlu infrastruktur-infrastruktur untuk mendukung agar semua program itu bisa jalan," tutur Arifin.

Dia menambahkan, pengembangan EBT menjadi salah satu cara untuk mencapai target penggunaan energi bersih hingga 23%. Namun realisasi pemanfaatan EBT di 2020 hanya 11%. Hal itu diakui Arifin perlu upaya ekstra untuk mewujudkan misi pemanfaatan EBT hingga 31% di 2050.

Tercatat di 2020 terjadi pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 64,4 juta ton atau 111% dari target yang dirancang sebesar 58 juta ton. Capaian itu disumbang dari pemanfaatan EBT yang turut mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 34 juta ton dan 13 juta ton sisanya berasal dari efisiensi energi.

"Potensi EBT kita lebih besar dari 400 gigawatt. Tapi pemanfaatannya baru 2,5% dari total potensi. Kita memiliki yang terbesar sumber dari surya, angin, dan air. Kita juga punya dari panas bumi dan fuel energy yang terbarukan. Untuk itu, kita harus bisa memanfaatkan ini. Kita memiliki banyak sumber dan ini belum semua termanfaatkan," jelas Arifin.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menuturkan penggunaan EBT mutlak dilakukan Indonesia. Energi bersih dan ramah lingkungan disebut menjadi perhatian serius di parlemen.

Keseriusan DPR itu dibuktikan dengan penyusunan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan yang masuk daftar prioritas inisiatif wakil rakyat. "Kami sekarang sudah men-drive UU EBT, sudah sampai tingkat draf legal dan naskah akademik per 25 Januari ini sudah terdapat draf baru," imbuhnya.

"Insya Allah Oktober nanti UU EBT akan segera tuntas menjadi UU baru di Indonesia. Ini upaya kami mengawal. Kita harus tetap konsisten sebelum Presiden menyatakan menyerah dalam target 23% EBT untuk direvisi. Selama itu belum dilontarkan, akan terus kita upayakan dengan berbagai cara dengan pertimbangan logis dan visi yang visioner ke depan," sambung Sugeng.

Di sisi lain, Wakil Direktur Umum PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan pihaknya memastikan mendukung program pemerintah terkait pengguaan energi bersih dan ramah lingkungan. Sebab, perseroan menyadari pentingnya lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.

Pihaknya diminta pemerintah untuk sebisa mungkin mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk menngaliri listrik ke berbagai wiliayah di Tanah Air. Hal itu merupakan tantangan yang akan diupayakan oleh PLN.

"Arahan Pak Menteri ESDM yaitu PLN mempertimbangkan seluruh opsi yang ada agar jangan lagi ada konsumsi BBM. Kami siap, kami catat itu, dan akan kami jalankan," terangnya.

Karena itu, imbuh Darmawan, perseroan akan mengubah pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga EBT. "Kebetulan ini base load. Memang sedang ada pembangunan pabrik baterai dan ini akan berkaitan pembangkit listrik EBT. Memang agak kompleks desainnya," jelasnya.

Darmawan pun menegaskan, pemanfaatan EBT untuk mengaliri listrik dilakukan oleh PLN bukan hanya karena penugasan dan kebijakan pemerintah. Itu dilakukan juga karena perseroan berkomitmen agar generasi mendatang dapat hidup dengan lingkungan alam yang jauh lebih baik dari saat ini. (OL-14)

 

 

BERITA TERKAIT