27 January 2021, 18:05 WIB

Layanan Urun Dana OJK Buka Akses Pendanaan untuk UKM


Ihfa Firdausya | Ekonomi

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) pada 11 Desember 2020 lalu. POJK baru tersebut merupakan pembaruan dari POJK No 37/POJK.04/2018 terkait Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

Pembaruan tersebut dilakukan untuk mengatasi kekurangan POJK No 37 karena dianggap belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM). Pasalnya di POJK lama, penerbit efek hanya ditujukan kepada Perseroan Terbatas (PT) yang mana masih banyak UKM yang belum berbentuk Perseroan Terbatas.

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK Ona Retnesti Swaminingrum mengatakan OJK ingin akses tersebut dibuka untuk badan-badan hukum lain seperti koperasi. "Itu yang paling penting karena kami anggap menengah kecil ini perlu untuk diberikan suatu kesempatan mencari pendanaan di pasar modal, terutama melalui crowdfunding ini," ujarnya dalam jumpa pers virtual, Rabu (27/1).

Di samping memperluas cakupan, lanjut Ona, POJK yang baru juga memberikan suatu kepastian hukum kepada para pemodal. Dia menjelaskan bahwa pengaturan di POJK yang baru diatur secara cukup rigid dengan memuat sekitar 80 pasal.

"Sedangkan POJK yang dulu tidak terlalu lengkap. Sementara di POJK baru misalnya dijelaskan bahwa pemodal harus membuka sub-rekening, ada mitigasi risikonya seperti apa, beberapa larangannya juga diperluas, dan sebagainya," ungkapnya.

"Karena POJK ini lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemodal, tentunya untuk pemodal lebih nyaman berinvestasi nantinya. Bagi penyelenggara juga meningkatkan tata kelola dan governance mereka," imbuhnya.

Selain itu, POJK baru dianggap sebagai alternatif bagi pelaku usaha pemula (start-up company) dan UKM dalam mencari pendanaan bagi usahanya. Pasalnya, selain dalam bentuk efek bersifat ekuitas, dalam POJK 57 ini juga mencakup efek bersifat utang atau sukuk. Karena itu, kata Ona, pasar pun merespons dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pengajuan izin kepada OJK.

"Saya rasa animonya saat ini besar. Bisa dilihat dengan bertambahnya jumlah penyelenggara yang mengajukan perizinan ke OJK. Sehingga itu menunjukkan bahwa animo di masyarakat besar," katanya.

Hingga 31 Desember 2020, OJK telah mengeluarkan izin penyelenggara kepada empat perusahaan. Antara lain PT Santara Daya Inspiratama (“Santara”) pada tanggal 6 September 2019, PT Investasi Digital Nusantara (“Bizhare”) pada tanggal 6 November 2019, PT Crowddana Teknologi Indonusa (“Crowddana”) pada tanggal 31 Desember 2019, dan PT Numex Teknologi Indonesia (“LandX”) pada tanggal 23 Desember 2020.

Sementara per 31 Desember 2020, total penghimpunan dana yang diperoleh Santara sebesar Rp114miliar; Bizhare sebesar Rp32miliar; Crowddana sebesar Rp28miliar; dan LandX sebesar Rp11miliar.

Selain empat penyelenggara tersebut, sebanyak 16 calon penyelenggara juga sedang dalam proses perizinan Equity Crowdfunding, dan terdapat 3 calon penyelenggara dalam proses perizinan Securities Crowdfunding di OJK. (Ifa/OL-10))

BERITA TERKAIT