22 January 2021, 14:32 WIB

Tanggapi UNDP, Teten: Jika Pandemi tidak Teratasi, UMKM Bangkrut


Despian Nurhidayat | Ekonomi

MENANGGAPI laporan Badan Program Pembangunan PBB atau UNDP Indonesia yang menyebut para pelaku UMKM mengaku tidak bisa bertahan lebih dari 10 bulan akibat pandemi covid-19, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui bahwa hal itu akan terjadi jika pandemi tidak bisa segera diatasi oleh pemerintah.

"Iya dampak pandemi memang sangat berat bagi UMKM, banyak yang tidak bisa berusaha lagi dan mereka juga mengalami turun omzet. Kalau pandemi ini tidak bisa segera kita atasi, maka betul Seperti laporan UNDP, akan banyak yang tidak bisa bertahan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (22/1).

Teten menambahkan, di tahun 2021 ini, pemerintah harus melanjutkan program perlindungan untuk UMKM. Hal ini perlu dilakukan agar kelangsungan hidup UMKM dapat berlanjut sampai pandemi benar-benar selesai.

"Program perlindungan pemerintah terhadap UMKM harus terus dilanjutkan tahun 2021 ini. Baik itu program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, subsidi pajak dan pinjaman murah. Termasuk hibah modal kerja untuk usaha mikro yang belum bankable," kata Teten.

Selain itu, Teten juga mengharapkan adanya sinergi antar kementerian atau lembaga (K/L) dan BUMN untuk ikut menjamin keberlangsungan hidup UMKM.

Baca juga : Ini 3 Masalah Utama UMKM Indonesia Selama Pandemi 

Hal itu dapat dilakukan dengan menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa pemerintah dan BUMN. Selain itu, Teten juga berharap masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menyerap produk UMKM.

"Pemerintah pusat, daerah dan BUMN juga perlu menyerap produk-produk UMKM dan tentu komsumsi masyarakat juga harus dimanfaatkan dengan cara membeli produk UMKM," pungkasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya Ekonom UNDP Indonesia Rima Prama Artha menuturkan 90% pelaku UMKM mengalami penurunan permintaan atas produk mereka selama pandemi.

Laporan dari survei UNDP bersama Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia itu melibatkan 1.180 UMKM yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, termasuk yang berada di luar pulau Jawa pada Juli-Agustus 2020, dengan metode wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus.

Hasil survei juga memperlihatka  bahwa pelaku UMKM mengharapkan bantuan lain dari pemerintah seperti akses pemasaran untuk mendongkrak penjualan produk. Dari survei UNDP juga disebutkan, lebih dari 40% UMKM telah menjual produknya melalui pasar online.

UNDP menilai sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, terbesar di Asia Tenggara menurut PDB. Sektor ini dikatakan mempekerjakan 97% tenaga kerja dan memberikan kontribusi lebih dari 61% terhadap PDB Indonesia pada 2018. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT