10 December 2020, 20:25 WIB

Tekan Impor, Transisi Energi harus Segera Terealisasi


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

DEWAN Energi Nasional (DEN) berharap transisi energi bisa terealisasi secepatnya guna mencapai ketahanan energi domestik. Selain itu transisi tersebut diharapkan bisa menekan ketergantungan impor minyak dan <i>liquified petroleum gas (LPG).

"Harapan transisi ini cepat terealisasi. Kalau lambat, nanti impor LPG, impor bensin, dan juga impor crude (minyak mentah) sebagai bahan baku kilang akan makin besar," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto dalam keterangan pers Kementerian ESDM, Kamis (10/12).

Djoko menuturkan, transisi energi sebagai paradigma baru dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Dia menyebut, sektor energi sempat menjadi andalan devisa negara dan pendapatan di APBN.

"Sekarang menjadi andalan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan sebagai alat pencipta lapangan kerja," kata Djoko.

Djoko menandai pergeseran paradigma ditandai dengan ketidakseimbangan antara produksi dan konsumi. Produksi minyak di Tanah Air, sebutnya, sempat melebihi dari kebutuhan, yakni dengan memproduksi 1,5 juta barrel per day (bpd). Sementara konsumsi yang digunakan hanya 800 bpd.

Namun seiring perkembangan zaman, Djoko menyebut, tingkat konsumsi minyak semakin meningkat dan tidak diiringi dengan tingkat produktivitas energi fosil yang terus mengalami deklanasi.

"Sekarang kontribusi hulu migas (sebagai penghasil devisa) sejak 2016 di bawah 10% sekitar 5-6%," ungkap Djoko.

Oleh karenanya, Djoko mengatakan, Kementerian ESDM tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mempercepat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Meski tidak merinci, Djoko juga mengaku selama ini harga EBT sulit bersaing dengan harga energi fosil. Padahal di saat pandemi covid-19, harga minyak terseret hingga ke level paling rendah, sementara harga EBT tidak mengalami fluktuasi.

"Kementerian ESDM telah mengirimkan draf Peraturan Presiden (Perpres) EBT sehingga diharapkan EBT bisa terjangkau bagi masyarakat dan investor. Perpresnya juga membahas soal harga," pungkas Djoko. (E-2)

BERITA TERKAIT