03 December 2020, 11:29 WIB

Jokowi Yakin Pengelolaan Laut Berkelanjutan Dapat Pulihkan Ekonomi


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meyakini pengelolaan laut yang berkelanjutan dapat memulihkan perekonomian akibat dampak covid-19. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri pertemuan virtual High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) atau panel laut, Rabu (2/12).

"Indonesia yakin dengan pengelolaan laut yang berkelanjutan, sumber daya maritim melimpah yang kita miliki akan mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19 dan menjadi landasan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depan," ujar Jokowi dalam keterangan pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dikutip Kamis (3/12).

Dalam agenda itu, 14 pemimpin dunia menyepakati komitmen agenda aksi laut baru untuk mewujudkan ekonomi laut berkelanjutan.

Baca juga: Pelindo Marines Gandeng Pertamina Untuk Transportasi Laut

Dijelaskan, keempat belas pemimpin tersebut merupakan kepala negara yang mengelola hampir 30 juta km persegi perairan nasional mereka di 2025.

Jokowi menyebut, panel laut harus menjadi kekuatan pendorong untuk menghidupkan kembali revolusi mental untuk melindungi laut.

"Selain itu dibutuhkan kemitraan global. Kita membutuhkan kepemimpinan kolektif global untuk mengelola laut secara berkelanjutan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan Indonesia juga berperan aktif di forum regional dan global, khususnya dalam penanggulangan IUU Fishing, pengurangan sampah plastik di laut dan konservasi laut.

“Indonesia juga secara aktif mempromosikan kerja sama maritim di ASEAN, IORA, AIS Forum, CTI CFF, PBB, dan forum internasional lainnya. Bahkan, kami siap menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi AIS yang beranggotakan 41 negara pada tahun 2021," jelas Jokowi.

Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia mendukung target global untuk melindungi 30% laut sebelum 2030, dengan bentuk dukungan yang akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen terhadap 74 tindakan prioritas yang diperinci dalam laporan transformasi yang telah disepakati 14 negara anggota Panel Laut. Rekomendasi tersebut berfokus pada lima area penting yakni kekayaan laut, kesehatan laut, keadilan laut, pengetahuan laut, dan keuangan laut.

"Bersama Panel Laut, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan tindakan ini sebelum 2030 atau lebih cepat," terang Luhut.

Keempat belas negara yang tergabung dalam HLP SOE diantaranya Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Portugal, dan pimpinan bersama Panel Laut, yaitu Norwegia dan Palau.

Keempat belas negara tersebut meluncurkan laporan Transformasi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan: Visi untuk Perlindungan, Produksi Berkelanjutan, dan Kesejahteraan. (OL-1)

BERITA TERKAIT