26 November 2020, 20:48 WIB

Komponen Biaya Usaha di Indonesia Termahal di ASEAN


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan, komponen biaya usaha di Indonesia ternyata termahal di ASEAN. Hal ini dilihat berdasarkan berbagai aspek, seperti harga tanah, rata-rata upah minimum, biaya logistik dan lainnya.

"Hampir semua Komponen biaya usaha di Indonesia termahal di ASEAN. Komponen yang termahal antara lain harga tanah, upah, biaya logistik, tarif air, lending rate, ICOR (Indikator, Incremental Capital Output Ratio) dan lainnya," jelas Wakil Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani dalam kanal Youtube Indef, Kamis (26/11).

Dalam paparan Shinta, terlihat data komponen biaya usaha di lima negara ASEAN. Untuk harga tanah/m2 misalnya, di Indonesia senilai US$225, di Filipina sebesar US$127, lalu Thailand sebesar US$215 dan Malaysia senilai US$100.

Untuk rata-rata upah minimum/bulan, terlihat di Indonesia tertinggi sebesar US$279, yang kedua ada Malaysia dengan US$268, Thailand dan Filipina senilai US$220 dan Vietnam sebesar US$182.

Komponen lainnya yaitu soal biaya logistik (%PDB), Indonesia juga terlihat paling tinggi dengan nilai 24%, lalu disusul Vietnam dengan 20%, kemudian Thailand dengan 15% dan Filipina serta Malaysia dengan angka sama sebesar 13%.

Baca juga : Luhut Gelar Rapat dengan Seluruh Jajaran Eselon KKP Besok

Untuk tarif listrik/kWh, Indonesia berada diurutan ketiga dengan nilai US$0,07. Pertama ditempati Filipina dengan US$0,21 lalu kedua ada Thailand dengan US$0,08. Lalu diikuti Malaysia dengan US$0,05 dan Vietnam dengan US$0,04.

"Dengan biaya yang mahal, maka tidak berpihak terhadap perluasan usaha investasi di padat karya. Bahkan dalam kondisi krisis (karena pandemi), ada daerah yang menaikkan upah minimum," jelas Shinta.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, sudah ada enam provinsi yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.

Enam provinsi itu ialah Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Lalu, provinsi baru yang ikut menaikkan UMP tahun depan ialah Bengkulu.

"Sampai sekarang hanya ada satu provinsi yang belum menetapkan upah minimum 2021 yaitu Provinsi Gorontalo," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (25/11). (OL-2)

 

BERITA TERKAIT