16 November 2020, 18:05 WIB

Penegakan Aturan Mutlak Dilaksanakan di Sektor Pertambangan


Raja Suhud | Ekonomi


PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah menerbitan aturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi perusahan tambang.

Dengan persetujuan RKAB itu  perusahaan pertambangan bisa melakukan ekspor timah langsung ke luar negeri, tanpa melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terlebih dahulu. Adanya RKAB menjadi syarat bagi Kementerian Perdagangan guna menerbitkan ijin ekspor. 

Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (Minerba)  terus berupaya agar Peraturan Pemerintah (PP) yang manjadi aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara bisa segera rampung.

Ada tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang disusun agar segera selesai  karena terkait kelanjutan operasional tambang sejumlah perusahaan.

“Kami sekarang sedang menyusun tiga RPP. Sedang berusaha keras untuk menyelesaikannya supaya badan usaha dapat dilanjutkan kegiatannya tanpa kendala," kata Dirjen Minerba Ridwan Djamaludin dalam keterangan tertulisnya. 

Meski UU Minerba sudah diundangkan pada 10 juni 2020, namun sampai saat ini masih menjadi pro kontra beberapa pihak. Meski demikian, menurutnya ketika sebuah keputusan sudah dibuat, berarti harus dipatuhi sampai ada solusi yang lebih baik di masa mendatang.

”Buat saya bagus-bagus aja saja (kontra), namun kita antisipasi jangan sampai kondisi seperti ini malah membuat upaya kita tidak dalam posisi produktif,” ujarnya

Dia pun berharap dalam proses penyusunan PP ini tidak digoyang terlalu kuat karena jika tidak selesai sesuai waktunya, maka akan berdampak tidak baik.

Mengenai kegiatan pengolahan dan pemurnian, UU ini menghapus kewenangan menteri atau gubernur untuk menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian. 

Terkait kasus di Babel, pemerintah pusat berwenang penyelidikan dan penelitian pertambangan pada seluruh wilayah hukum pertambangan. 

Untuk memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah, katanya, selain pengolahan dan pemurnian mineral, hal itu sudah diatur dalam UU Minerba 2009. 

Dalam ksempatan yang berbeda,Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Supriansa melihat  adanya hal bertentangan  yang dilakukan oleh Pemprov  Babel terkait penegakan hukum dan dalam hal penerimaan negara sektor pertambangan.

“Kami ingin pihak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk bersama-sama tanpa adanya ego sektoral melakukan penegakan hukum terhadap sektor pertambangan yang ilegal untuk memaksimalkan penerimaan Negara”, tegasnya. (E-1) 

BERITA TERKAIT