10 September 2020, 10:15 WIB

Kisruh Dekopin, Kemenkop UKM Tidak Memihak


Despian Nurhidayat | Ekonomi

Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Rully Indrawan memastikan bahwa pihaknya tidak terlibat apapun dalam permasalahan di tubuh Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia).Dia menegaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM tidak akan memihak siapa pun.

"Kami tidak berpihak pada urusan yang sifatnya hak sebuah organisasi. Malahan kami membutuhkan organisasi Dekopin yang besar dan kuat untuk bersana-sama memerangi dampak negatif pandemi covid-19 terhadap ekonomi rakyat melalui koperasi," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (10/9).

Lebih lanjut, Rully mengatakan bahwa Kemenkop UKM bahkan sudah mengundang kedua belah pihak untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik, meski kemudian belum ada solusi. 

Adapun duduk perkara, bermula ketika berlangsungnya Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin pada November 2019 yang dibuka Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Hasil musyawarah menetapkan Anggaran Dasar Dekopin yang baru. Berdasarkan Anggaran Dasar yang baru tersebut, peserta Munas memilih secara aklamasi dan menetapkan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2019 - 2024.

Di sisi lain, terdapat sekelompok peserta Munas yang tidak menyetujui AD/ART berlaku karena berdasarkan perundang-undangaan harus diubah melalui Keputusan Presiden (Keppres). Mereka yang tidak setuju memilih walk-out dari Munas.

"Kelompok ini kemudian menyelenggarakan rapat dan memutuskan Sri Untari sebagai Ketua Umum. Dari sini permasalahan terjadi, karena terdapat 2 kepengurusan Dekopin," ujar Rully.

Setelah Munas, kedua pihak menemui Menkop UKM dan melaporkan hasil Munas berdasarkan versi masing-masing. Menurut Rully, Menkop UKM meminta agar kedua belah pihak melakukan rekonsiliasi dengan menugaskan Sesmenkop dan Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM untuk memediasi. Namun, sampai saat ini dikatakan belum ada titik temu.

"Selanjutnya kelompok Untari membuat surat ke Dirjen Perundang-Undangan, karena dianggap Pak Nurdin Halid melanggar Keppres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dekopin. Kemudian, dikeluarkan surat bahwa kepengurusan yang legal itu, kepengurusan Bu Untari," tuturnya.

"Kami sangat menghormati surat Dirjen Perundang-Undangan tersebut. Walau muncul pro dan kontra, kami mempersilahkan agar pihak-pihak yang kurang puas untuk mengambil jalur hukum. Sebagai orang yang berlatar belakang gerakan koperasi, saya sangat mendukung upaya rekonsiliasi damai untuk Dekopin yang kuat, bersatu, dan bermanfaat bagi masyarakat koperasi yang senyatanya. Hingga bisa membawa sejarah yang baik untuk masa depan," pungkas Rully. (E-1)

BERITA TERKAIT