25 August 2020, 15:30 WIB

Wapres: Pelaku Keuangan Syariah Harus Inklusif


Emir Chairullah | Ekonomi

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta pelaku keuangan syariah lebih inklusif dalam menjalankan layanannya. Untuk itu diperlukan inovasi layanan demi mendukung inklusivitas  seperti menghadirkan uang elektronik untuk memudahkan masyarakat bertransaksi. 

“Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai terbiasa bertransaksi secara digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, kehadiran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah seperti layanan syariah LinkAja diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia,” kata Ma’ruf dalam sambutannya pada acara Perayaan Tahun Baru Islam 1442 H dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Layanan Syariah LinkAja di Jakarta, Selasa (25/8).

Selain untuk sektor keuangan, Ma’ruf juga mengharapkan layanan syariah LinkAja dapat menghadirkan inovasi dan terobosan layanan yang dapat mendukung ekosistem ekonomi syariah secara luas. “Termasuk dalam mengembangkan industri halal,” ujarnya.

Menurut Ma’ruf di tengah pandemi covid-19 saat ini, layanan syariah LinkAja harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran covid-19 melalui penggunaan uang elektronik. Selain itu, layanan digital ini diharapkan turut memperkuat roda perekonomian Indonesia di masa sulit seperti sekarang. 

“Integrasi dengan marketplace dapat dilakukan lebih masif untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat melalui transaksi onlineyang cepat dan aman,” tegasnya.

Wapres mengapresiasi layanan syariah LinkAja sudah bisa digunakan pada fasilitas-fasilitas umum seperti gerbang tol, pom bensin, dan transportasi publik. Namun, itu belum cukup. 

Layanan tersebut harus diperluas lagi agar dapat dimanfaatkan juga oleh komunitas masyarakat seperti pesantren, organisasi masyarakat muslim seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi massa lainnya, serta lembaga-lembaga amil zakat dan wakaf. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. 

“Layanan syariah LinkAja diharapkan bermanfaat secara luas dan tidak bersifat eksklusif yang hanya dimanfaatkan umat muslim saja, tetapi oleh masyarakat secara umum, sehingga dapat mempercepat inklusi keuangan syariah sebagai alat peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” pintanya.

Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja mengungkapkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia memang tinggi. Indonesia yang merupakan konsumen besar produk halal dan pasar untuk produk-produk halal berpotensi menjadi sentra ekonomi syariah global. 

Potensi dampak ekonomi industri halal terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional bahkan diperkirakan menyentuh angka US$3,6 miliar. “Pengembangan literasi gaya hidup halal bahkan memiliki beragam potensi positif lain seperti mendorong peningkatan permintaan domestik atas produk barang dan jasa halal, memotivasi ekspansi produksi barang dan jasa halal dan mendorong peningkatan kinerja, dan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja atau sumber daya manusia ekonomi syariah,” papar Haryati.

Sejalan dengan Haryati, Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo mengungkapkan dengan terciptanya ekosistem ekonomi syariah digital melalui teknologi finansial, lembaga keuangan syariah, perdagangan digital, hingga keuangan sosial Islam diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat terwujud. 

“Melalui kolaborasi ini diharapkan akan tercipta sinergi yang mampu meningkatkan daya saing keuangan syariah yang menjadikan Indonesia berpeluang menjadi trendsetter uang elektronik syariah dalam skala global,” tandas Ventje. (P-2)

BERITA TERKAIT