19 September 2019, 17:02 WIB

Keputusan BI Turunkan Suku Bunga Dinilai Strategis


Atalya Puspa |

KEPALA Ekonom Bank Nasional Indonesia (BNI) menilai, langkah BI untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan ke level 5,25% merupakan hal yang tepat.

Ryan menyatakan, bauran Kebijakan oleh BI ini jelas dimaksudkan untuk mengakselerasi kegiatan perekonomian melalui jalur sistem perbankan di mana perbankan dikondisikan untuk segera menyesuaikan arah suku bunga (simpanan dan kreditnya) sesuai dengan arah suku bunga acuan sebagai jangkar.

"Jadi langkah BI saat ini boleh dibilang sangat strategis dan monumental karena bauran kebijakannya yang bersifat jamu manis amat dibutuhkan oleh perbankan dan pelaku sektor riil," kata Ryan dalam keterangannya, Kamis (19/9).

Baca juga: BI Turunkan Suku Bunga Jadi 5,25%

Dirinya menyatakan, cepat atau lambat gerakan suku bunga akan bergerak ke bawah. Dari sisi konsumen, hal itu akan mendorong permintaan kredit produktif (dengan dilonggarkannya rasio RIM) maupun kredit konsumtif (dengan dilonggarkannya rasio LTV untuk kredit properti/KPR dan kredit kendaraan bermotor/KKB).

Sementara, dari sisi bank (supply side), perbankan didorong melonggarkan suku bunga (utamanya bunga kredit) sehingga fungsi intermediasi meningkat selaras dengan relaksasi rasio likuiditas (RIM) dan rasio LTV.

Adapun, kata Ryan, yang melandasi keputusan RDG BI kali ini yang sungguh akomodatif atau dovish ini, antara lain, arah ekspektasi inflasi yang terkendali pada kisaran 3,3% FY; sikap dovish sebagian besar bank sentral di dunia, bahkan ada yang negative interest rate (ECB, BOJ), termasuk turunnya FFR oleh The Fed tadi malam sebesaf 25 bps menjadi 1,75-2,00%; ruang fiskal (porsi belanja barang dan modal) oleh pemerintah (K/L) yang masih cukup besar; nilai tukar rupiah yang relatif stabil karena semua faktor sudah price-in; serta untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tidak hilang.

Namun begitu, Ryan menganggap pelonggaran suku bunga saja cukup. Luxury kebijakan BI perlu diselaraskan atau diimbangi dengan kebijakan fiskal, ekonomi dan investasi yang juga harus akomodatif atau longgar.

"Alhasil, terjadi bauran kebijakan yang baik dan kredibel antara moneter dan makroprudensial (BI) dan fiskal (Pemerintah cq Kemenkeu) yang akan diapresiasi oleh pasar," ungkapnya

Selanjutnya, peformasi struktural pun tetap harus menjadi agenda prioritas pemerintah. Pada akhirnya, semoga pertumbuhan DPK bisa tumbuh lebih baik di kisaran 8-10% dan kredit berkisar 11-13% di 2019 ini dengan outlook pertumbuhan ekonomi berkisar 5,1% YoY. (Ata/A-5)

BERITA TERKAIT