31 March 2019, 16:00 WIB

Bantuan Mesin Pengering Tidak Tepat Sasaran


Andhika prasetyo |

HARGA gabah terus mengalami penurunan dalam spekan terakhir. Di beberapa daerah sentra seperti Cilacap, Jawa Barat; Banyumas, Jawa Tengah; Jember, Jawa Timur dan Lombok, Nusa Tenggara Barat harga gabah kering panen sudah menyentuh Rp3.500 per kilogram (kg).

Padahal, pada pertengahan Maret, harga masih bertahan di atas Rp4.500 per kg.

Penyebabnya tidak lain karena musim panen raya yang sudah mulai memasuki puncak sehingga membuat hasil produksi melimpah. Perusahaan-perusahaan penggilingan padi pun kesulitan menyerap karena volume gabah di lapangan terlalu besar.

Alhasil, kondisi tersebut membuat nilai tawar komoditas itu menjadi jatuh.

Situasi itu diperparah dengan curah hujan yang tinggi yang kian menyulitkan para pelaku usaha tani.

Kondisi basah akhirnya membuat hasil panen tidak bisa dengan cepat dikeringkan. Gabah memiliki kadar air tinggi dan membuat harga semakin anjlok.

Kondisi buruk di lapangan itu sedianya telah disuarakan sejak lama oleh Ketua Umum Perpadi Soetarto Alimoeso. Dari tahun ke tahun, persoalan harga gabah jatuh karena minimnya mesin pengering selalu terulang dan tidak pernah bisa ditangani dengan baik.

Ia pun telah meminta pemerintah mengantisipasi gelontoran produksi yang begitu besar pada musim panen raya dengan memberikan bantuan mesin pengering kepada para penggilingan padi kecil.

Selama ini, bantuan mesin-mesin itu dinilai tidak tepat sasaran karena diberikan kepada para petani yang notabene tidak memiliki kemampuan mumpuni untuk mengoperasikan alsintan.

"Mungkin kalau menggunakan masih bisa, tapi kalau merawat, itu yang paling susah. Petani kan bukan profesional dalam hal itu. Akhirnya alsintan yang ada tidak bisa digunakan dengan baik," ujar Soetarto kepada Media Indonesia, Minggu (31/3).

 

Baca juga: Petani Panen Dini Akibat Padi Roboh Diterjang Angin

 

Seharusnya, bantuan mesin pengering diberikan kepada perusahaan penggilingan padi yang memiliki sumber daya manusia dan pengalaman yang lebih siap.

Perusahaan-perusahaan penggilingan pun tidak meminta itu secara gratis, melainkan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tentunya dimudahkan bagi pelaku usaha pertanian.

Dari total 182 ribu penggilingan padi di seluruh Indonesia, sebanyak 170 ribu di antara mereka adalah penggilingan padi kecil yang membutuhkan fasilitas pengering.

Saat ini sebagian besar pelaku usaha tanu di Indonesia memang hanya mengandalkan lantai jemur dan matahari sebagai komponen pengering hasil pertanian. Itu jelas menjadi persoalan yang sangat besar, terlebih ketika musim panen tiba, gabah membludak dan tidak ada cuaca panas untuk mengeringkan gabah-gabah tersebut.

Kementan, imbuh Soetarto, harusnya cukup membantu memberi akses unit pengering kepada pengusaha penggilingan padi.

Kemudian, semua petani, di suatu desa, bisa berkumpul pada titik-titik penggilingan padi di wilayah tersebut.

Jadi, ketika petani datang membawa hasil panen, proses pengeringan hingga penggilingan semua bisa dilakukan di satu lokasi yang terpadu, dalam hal ini tempat penggilingan padi.

Program lokasi terpadu itu sedianya pernah dibentuk dengan nama Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) namun tidak berjalan dengan baik.

Penyebabnya ialah di dalam unit itu tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang memahami bagaimana cara mengelola mesin-mesin dan menerapkan manfaatkan kepada petani dengan baik.

"Semua dikelola petani. Padahal, seharusnya ada manajer yang mengurus alsintan itu. Ada pengelolaan waktu. Petani A butuh kapan, petani B butuh kapan, ketika mesin butuh perhatian, diistirahatkan. Itu semua harusnya ada yang mengatur sendiri," terangnya.

Tidak seperti saat ini, ketika mesin pengolah lahan, mesin panen dan lain sebagainya diberikan semua kepada kelompok tani tanpa ada yang mengawasi penggunaan barang-barang pemberian negara itu.

Menurutnya, sebelum memberikan alsintan, Kementan harus terlebih dulu membangun klaster-klaster dimana proses mulai dari prapanen hingga pascapanen terkoneksi secara menyeluruh.

Setiap klaster berisikan para petani, penggiling padi hingga pengelola alsintan beserta seluruh alsintan yang diperlukan, dari mulai pra hingga pascapanen. Dengan demikian seluruh proses dapat dilakukan secara terpadu yang pada akhirnya akan menimbulkan efesiensi dan efektivitas bahkan mampu memotong rantai pasok.

"Saya pernah perhitungkan, satu klaster cukup melingkupi lahan 200 hektare (ha). Semua petani di sana digabungkan dalam kelompok yang isinya tidak hanya petani, tetapi juga pengusaha penggilingan padi. Ditambah, ada manajemen pengelola alsintan yang terdiri dari para ahli," tandasnya. (OL-3)

BERITA TERKAIT