21 March 2019, 16:42 WIB

Diskriminasi Sawit, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Komoditas UE


Nur Aivanni | Ekonomi

PEMERINTAH  siap memboikot produk-produk asal Uni Eropa jika Parlemen Uni Eropa resmi mengadopsi rancangan peraturan Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive (RED) II.

Menanggapi itu, Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah seharusnya mengambil langkah taktis yang terukur.

"Lebih tepat bukan boikot tapi bisa naikkan pajak atau tarif bea masuk barang dari Eropa," kata Bhima kepada Media Indonesia, Kamis (21/3).

Produk-produk yang bisa dikenakan kebijakan kenaikan tarif tersebut, misalnya pesawat terbang, wine, salmon, susu atau keju. Kebijakan tersebut, kata Bhima, bisa dilakukan secara bertahap mulai dari saat ini.

"Mulai dilakukan bertahap saat ini sebagai bargaining power Indonesia. Setelah putusan keluar baru opsinya makin ditambah bea masuk dan jenis barangnya atau ketika opsinya melunak di EU baru kebijakan retalisasinya dicabut," kata Bhima.

Baca juga : Indonesia Siap Perang Dagang dengan Uni Eropa

Selain itu, lanjut Bhima, pemerintah juga bisa membuka kerja sama impor baru di luar negara-negara Eropa.

"Kalau sekadar wacana boikot cuma gertak sambal tanpa aksi konkret," pungkasnya.

Untuk diketahui dalam draf peraturan Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive (RED) II, minyak sawit (CPO) diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Parlemen Eropa masih memiliki waktu untuk meninjau rancangan yang diajukan Komisi Eropa dalam waktu dua bulan sejak diterbitkan. (OL-8)

BERITA TERKAIT