05 February 2019, 14:45 WIB

KTP-E Bisa Digunakan untuk Distribusi Elpiji 3 Kilogram


Rifaldi Putra Irianto | Ekonomi

PENGAMAT energi Erie Soedarmo memberika pendapat dan rekomendasi mengenai distribus elpiji 3kg yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, untuk mengatasi hal bisa bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E).

Saat dimintai keterangan resmi mengenai hal tersebut, Erie menjelaskan pemerintah agar dapat memanfaatkan kartu kartu yang sudah dikeluarkan pemerintah.

"Ini kan sudah mulai banyak kartu yang dikeluarkan pemerintah seperti kartu keluarga sejahtera seharusnya kita bisa memanfaatkan kartu tersebut tanpa harus membuat kartu baru," ujar Erie melalui sambungan telepon, Selasa (5/2).

Ia mengatakan pemerintah dapat memanfaatkan hal tersebut, pemerintah dapat mengkaji terlebih dahulu apakah kartu tersebut memungkinkan untuk digunakan.

Erie juga menjelaskan bahwa pemerintah kini sudah memiliki KTP-E sehingga data kependudukan dapat diakses dengan mudah agar pembagian distribusi elpiji 3kg yang tepat sasaran.

"Kenapa tidak data KTP-E diakses Dirjen Migas (yang mengatur) dan Pertamina (yang melaksanakan) memlalui bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri," ucap Erie

Soal bagaimana menandainya, Erie memberikan usulan agar Kementerian Dalam Negeri dapat menambah kolom dalam sistem KTP-E untuk menandai apakah orang tersebut masuk dalam klasifikasi yang dapat menerima distribusi elpiji.

Pengamat energi tersebut juga mengatakan dulu pernah dilakukan distribusi tertutup namun hanya dilakukan di daerah daerah percobaan. Menurutnya, untuk saat ini, hal tersebut harus dilakukan secara menyeluruh tidak lagi dilakukan di daerah daerah percobaan.

Ia juga menjelaskan harus ada pengawasan agar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hal hal yang merugikan masyarakat.

"Kita perlu orang yang dapat mengawasi hal tersebut, kita bisa minta bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk mengawasi hal tersebut," lanjutnya.

Menurutnya, tidak perlu menggunakan sistem baru dengan anggaran yang besar, pemerintah hanya perlu berkordinasi bahwa data KTP-2 tersebut dapat di akses Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Migas dan Pertamina.

Dengan adanya pemanfaatan penggunan data pada KTP-E dapat meminimalkan kemungkinan ketidak adilan pada masyarakat.

"Kita tahu distribusi ini kan untuk masyarakat indonesia yang masuk dalam kualifikasi tidak mampu membeli elpiji di atas 3 kg, sehingga peraturan nomor satu harus memiliki NIK sehingga semua berjalan dengan adil," tutupnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT