14 October 2021, 05:00 WIB

Pantang Surut Genjot Hilirisasi


Mediaindonesia.com|Editorial MI

img

 

 

HILIRISASI industri. Kata itu mudah diucapkan, tetapi begitu sulit direalisasikan. Banyak rencana disusun, cetak biru sudah dibuat, bahkan aturan mainnya pun telah disiapkan. Akan tetapi, hasil di lapangan tak secantik di atas kertas. Hilirisasi, atau penghiliran, industri masih saja sangat lambat, kalau tidak mau dikatakan mandek.

Rencana untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sektor tambang melalui program penghiliran industri minerba, misalnya, telah dibuat sejak 20 tahun lalu. Namun, implementasinya jalan di tempat. Begitu pula yang terjadi di sektor lain, seperti perkebunan dan perikanan. Selama ini kita terlena kemudian terjebak sebagai negara pengekspor bahan mentah.

Di era sekarang tak bisa lagi seperti itu. Strategi besar Republik ini mestinya ialah keluar secepatnya dari jebakan tersebut. Bagaimana caranya? Tidak ada opsi lain, langkah penghiliran industri harus dipercepat. Pada saat yang sama pemerintah juga mesti tegas dan konsisten untuk menegakkan aturan pelarangan ekspor sejumlah komoditas mentah.

Kekayaan alam milik Indonesia, terutama yang sedang menjadi tren dunia, harus kita garap dan olah sendiri. Menggenjot penghiliran artinya mempercepat pembangunan industri pengolahan untuk menjemput nilai tambah dan manfaat-manfaat lain yang bisa diperoleh ketimbang kita menjual sumber-sumber daya alam itu secara mentahan.

Peralihan itu tentu butuh momentum dan itulah makna penting dari groundbreaking pabrik pemurnian tambang (smelter) PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, oleh Presiden Jokowi.

Dalam bahasa pemerintah, pembangunan smelter Freeport itu tak sekadar menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara alias UU Minerba yang mewajibkan semua industri minerba membangun smelter. Lebih dari itu, ini momentum bersejarah karena memindahkan penghiliran yang sebelumnya dominan dilakukan di luar negeri ke dalam negeri.

Sejatinya ini momentum kedua. Tepat sebulan lalu, Presiden Jokowi juga menggaungkan pentingnya kita segera mengubah struktur ekonomi yang berbasis komoditas ke penghiliran atau industrialisasi, saat meresmikan pembangunan pabrik baterai (pengolahan nikel) untuk kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Dengan skala produksi yang besar, keduanya, smelter dan pabrik baterai, ialah milestone penting dalam upaya Republik ini membangun kisah sukses dalam pemanfaatan bahan tambang.

Lantas, dengan dua momentum besar tersebut, masih layakkah dimaklumi jika penghiliran berjalan lambat? Relakah kita melepas momentum itu dan lagi-lagi harus kehilangan kesempatan untuk menjadi pemain industri utama di dunia di masa depan?

Ini saatnya kita semua mengawal implementasi rencana besar tersebut. Seperti yang juga dikatakan Presiden, tak boleh ada kata mundur untuk penghiliran. Meskipun upaya itu akan mendapat banyak tentangan, baik dari dalam maupun luar negeri, pantang kita surut.

Ini catatan penting buat pemerintah yang selama ini justru kerap angin-anginan dan kehilangan konsistensi untuk terus mengencangkan program besar itu. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan aturan larangan ekspor bahan mentah, tegakkan. Kalau UU sudah mengamanahkan industri minerba harus membangun smelter, laksanakan.

Jangan lagi ada kompromi, jangan lagi mudah iba dan obral keringanan kepada pengusaha yang sebetulnya ingin cari gampang, main ekspor tanpa memikirkan nilai tambah buat negara. Jangan melentur-lenturkan aturan.

Jangan pula mundur sekalipun nanti ada pihak dari luar negeri yang menggugat kebijakan Indonesia.

BACA JUGA
BERITA LAINNYA