Pimpinan Militer Sudan Hadapi Tekanan Protes Publik


Penulis: Tesa Oktiana Surbakti - 15 April 2019, 21:00 WIB
AHMED MUSTAFA / AFP
 AHMED MUSTAFA / AFP
Ribuan orang di luar kompleks militer di Khartoum.

PENGUASA militer Sudan menghadapi tekanan berat dari pengunjuk rasa dan pemerintah Barat, untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil yang baru. Gerakan protes di luar markas militer pun terus meluas.

Ribuan orang terpantau berkemah di luar kompleks militer di Khartoum, setelah para pemimpin kelompok pengunjuk rasa mengeluarkan tuntutan kepada dewan militer. Seruan itu menyusul penggulinan presiden veteran, Omar al-Bashir.

Baca juga: Jokowi dan Keluarga Masuk ke Dalam Kakbah

Organisasi yang mempelopori protes berbulan-bulan, Asosiasi Profesional Sudan, telah menyebabkan jatuhnya kekuasaan Bashir. Mereka mendesak dewan militer untuk segera memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Pemerintah transisi dan angkatan bersejata harus menegakkan keadilan, baik terhadap Bashir maupun para pejabat Badan Intelijen dan Keamanan Nasional (NISS).

Amerika Serikat (AS), Inggris dan Norwegia, mendesak dewan militer beserta sejumlah pihak untuk mengadakan pembicaraan terkait transisi pemerintahan. Dalam pernyataan bersama yang disampaikan masing-masing kedutaan, mereka memperingatkan setiap tindakan kekerasan untuk memecah protes dan mendesak perubahan sebagaimana harapan rakyat Sudan.

"Sudah waktunya bagi dewan militer untuk melakukan transisi ke pemerintah sipil, serta mengadakan dialog inklusif. Langkah itu harus dilakukan dengan cepat dan kredibel. Bersama-sama dengan pemimpin kelompok protes, oposisi politik, organisasi masyarakat sipil dan seluruh elemen masyarakat terkait," bunyi pernyataan kolektif.

Minggu lalu, dewan militer bertemu dengan sejumlah partai politik. Mereka mendesak persetujuan terhadap sosok independen yang menjadi Perdana Menteri (PM) Sudan. "Kami ingin mendirikan negara sipil berdasarkan kebebasan, keadilan dan demokrasi," ujar Lenan Jenderal Yasser al-Ata, seorang anggota dewan.

Delegasi partai politik beranggotakan 10 orang yang mewakili para pengunjuk rasa, menyampaikan serangkaian tuntutan selama pembicaraan dengan dewan pada Sabtu malam waktu setempat. Namun dalam konferensi pers, juru bicara dewan enggan menanggapi tuntutan terbaru dari demonstran, meski kepala intelijen baru NISS telah ditunjuk. Para pemimpin gerakan protes kerap menyerukan agar pemimpin badan intelijen yang ditakuti, Salih Ghosh, mengundurkan diri.

Kementerian luar negeri menyatakan kepala dewan militer, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, berkomitmen mewujudkan pemerintahan sipil yang kuat. Pemerintah mendesak negara-negara lain untuk mendukung tercapainya transisi demokrasi Sudan. Burhan bersumpah segera membongkar rezim pemerintahan Bashir, sekaligus menuntut keadilan terhadap pelaku pembunuhan pengunjuk rasa. Dia juga mendesak pembebasan sejumlah demonstran yang ditahan atas perintah Bashir, selama beberapa pekan.

Baca juga: Suasana Vintage Warnai Pemungutan Suara di Islamabad

Dalam 30 tahun terakhir, Bashir memimpin Sudan dengan tangan besi. Dia berhasil digulingkan pekan lalu, menyusul protes keras yang mengguncang negara tersebut. Puluhan ribu orang terus berkumpul di luar markas militer sejak 6 April.

Awalnya, mereka mendesak militer untuk melengserkan kekuasaan Bashir. Namun tuntutan berlanjut pada seruan mengadili para pejabat di bawah kepemimpinan Bashir. (AFP/OL-6)

BERITA TERKAIT