Kredibilitas Diragukan, Lembaga Survei Internal Dinilai Berbahaya


Penulis: Akmal Fauzi - 17 March 2019, 20:00 WIB
MI/SUSANTO
MI/SUSANTO

HINGGA kini, hampir semua lembaga survei masih menempatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat elektabilitas tertinggi untuk memenangkan pemilihan presiden 17 April mendatang. Dari berbagai lembaga survei resmi dan terdaftar di Asosiasi Lembaga Survei Indonesia (ALSI), rata-rata paslon 01 unggul diatas 20% dari paslon 02.

Alih-alih percaya dan mengakui hasil lembaga survei yang kredibel dan sudah mendapat pengakuan baik dari publik maupun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu paslon 02 justru mereka melakukan survei internal. Mereka menilai, lembaga survei saat ini sudah tidak netral lagi. Bahkan yang lebih parah lagi muncul tuduhan bahwa lembaga survei sudah dibayar kelompok tertentu untuk mengunggulkan salah satu paslon.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, survei internal diragukan kredibilitas. Apalagi survei itu dilakukan oleh mereka yang ikut bertarung dalam pilpres ini.

“Lembaga survei internal itu berbahaya. Apakah lembaga survey yang sudah dikontrak internal atau apa. Atau pihak tertentu dengan tenaga ahli statistik melakukan survei secara internal. Namun ketika ditanya datanya mereka tidak mau terbuka katanya rahasia. Jika rahasia kenapa hasilnya dirilis ke publik,” ujar Yunarto dalam keterangan resminya, Minggu (17/3).

Ia menambahkan, tidak hanya pada pilpres tahun ini saja ada pihak yang tidak percaya lembaga survei. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada), lembaga survei dituduh berpihak, dan bermain dengan angka itu biasa terjadi.

Baca juga: Survei SMRC: Jokowi-Amin 57,6%, Prabowo-Sandi 31,8%

Oleh sebab itu, lanjutnya, diperlukan pembentukan asosiasi lembaga survei yang bertujuan mewadahi dan terdaftar berbadan hukum sehingga jelas saat dimintai pertanggungjawaban baik kode etik dan hukum.

“Saat ini ada sekitar 40 lembaga survei nasional. Jika ada polemik bisa diselesaikan, data yang dirilis oleh lembaga survei ke publik, bisa di laporkan. Tahun 2014 lalu, karena dianggap bermasalah, ada lembaga survei laporkan. Kemudian setelah didebatkan di dewan etik ada dua lembaga survei dikeluarkan dari asosiasi lembaga survei Indonesia,” terangnya.

Pria yang juga akrab disapa Toto itu menambahkan, lembaga survei bisa saja salah. Namun yang utama jangan melakukan kebohongan.

“Memang agak sulit mengakomodir tuduhan lembaga survei, karena pihak yang merasa kalah menganggaap kembaga survei salah. Disini penting untuk menguji, tidak mungkin lembaga survei merilis hasil imbang di dua kubu, pasti ada yang lebih baik dan buruk. Ini kan kegiatan ilmiah yang dipotret dari perilaku pemilih di lapangan. Kuncinya, ilmiah atau tidak dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Keunggulan Paslon 01 yang dirilis beberapa lembaga survei, salah satu penilaiannya adalah rakyat merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo yang begitu tinggi. Hal inilah yang membuat Paslon nomor urut 01 unggul. (OL-7)

BERITA TERKAIT