Jalan Sulit AS dan Tiongkok


Penulis: Ronny P Sasmita Direktur Economic Action Indonesia/EconAct - 14 March 2019, 03:45 WIB
Mark RALSTON / AFP
Mark RALSTON / AFP

SEJATINYA, ada tiga agenda utama yang sejak awal negosiasi AS-Tiongkok dimulai belum menemui titik terang, bahkan berkemungkinan besar akan sangat sulit untuk dicapai. Pertama ialah soal hak kekayaan intelektual. 
    
AS menuduh Tiongkok mencuri hak kekayaan intelektual dari perusahaan-perusahaan Amerika dan memaksa perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan transfer teknologi ke Tiongkok. Pun perusahaan AS menduga kuat bahwa pengadilan Tiongkok cenderung sangat bias dan hampir selalu memenangi perusahaan lokal dalam perselisihan hak kekayaan intelektual.
    
Namun sebaliknya, Pemerintah Tiongkok bagaimanapun menyangkal tuduhan ini. Bahkan boleh jadi, Tiongkok tak akan pernah membuka peluang untuk mengakuinya. Karena secara hitam di atas putih, memang tidak ada hukum di Tiongkok yang mengatakan bahwa perusahaan asing harus menyerahkan hak kekayaan intelektualnya kepada perusahaan Tiongkok. 
   
Kendati demikian, Tiongkok terlihat masih memiliki iktikad baik untuk mengeliminasi anggapan pencurian hak kekayaan intelektual tersebut. Tiongkok membentuk pengadilan kekayaan intelektual dan menyusun rancangan undang-undang yang akan menyulitkan perusahaan atau pejabat Tiongkok meminta perusahaan asing untuk mentransfer teknologi. 
    
Nahasnya, Pemerintah AS justru mengatakan bahwa pengadilan berada di bawah Partai Komunis, dan oleh karena itu, keputusan hukum akan disesuaikan dengan keinginan dan kepentingan partai, terutama jika melibatkan perusahaan milik negara. Jadi melihat perkembangan isu yang satu ini, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik temu masih belum bisa diprediksi. 
    
Mengingat isu hak kekayaan intelektual sangat krusial di mata AS, berkemungkinan besar perang dagang akan terus membayangi perekonomian global sampai batas waktu yang belum bisa diperkirakan.
    
Sejatinya, bagi AS perseteruan dengan Tiongkok bukanlah sebagai perang dagang, melainkan sebagai reaksi biasa atas pencurian teknologi atau hak kekayaan intelektual. Sebaliknya, justru Pemerintah Tiongkok menganggap konflik tersebut sebagai perang dagang. 
    
Hal tersebut terbukti dari jawaban yang ditunjukan ‘Negeri Tirai Bambu’ dengan menempuh kebijakan perdagangan, dan berharap bahwa dengan membeli produk dari AS dalam jumlah besar akan mengakhiri pengenaan tarif produk ekspor Tiongkok ke AS. 
    
Juru runding Tiongkok telah mengajukan usulan bahwa negaranya siap membeli produk dari AS untuk mengurangi defisit transaksi perdagangan AS dengan Tiongkok sampai mencapai angka nol pada akhir 2024. 
Namun, karena bagi AS isu utamanya bukan apa yang direaksikan Tiongkok, juru runding AS langsung menolak usulan tersebut. 
    
AS sangat menyadari, sekalipun Tiongkok membeli barang AS sehingga mengeliminasi ketidakseimbangan bilateral antara AS dan Tiongkok, bagaimanapun ketidakseimbangan AS hanya akan bergeser ke negara lain,  tanpa terjadi pengurangan keseluruhan ketidakseimbangan eksternal AS.  Karena yang diinginkan Amerika Serikat ialah bahwa Tiongkok menghentikan aturan yang mempersyaratkan perusahaan AS yang melakukan bisnis di Tiongkok harus bermitra dengan perusahaan lokal dan melakukan transfer teknologi dengan mitra lokalnya. 
    
Berdasarkan aturan perdagangan internasional yang ada, kebijakan tersebut secara jelas dilarang oleh ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO). Jadi bagi AS, sudah seharusnya Tiongkok wajib menaati aturan tersebut sejak masuk menjadi anggota WTO pada 2001.
     
Sepaket dengan persoalan aturan transfer teknologi kepada perusahaan Tiongkok, AS juga menuntut Tiongkok menghentikan penggunaan cyber espionage untuk mencuri teknologi dan rahasia industri dari perusahaan AS. 
      
Pada awalnya, Presiden Tiongkok Xi Jinping pernah bersepakat untuk mengakhiri pencurian teknologi secara digital tersebut ketika bertemu dengan Presiden AS Barack Obama pada 2015. Sayangnya, kesepakatan tersebut yuridiksinya sangat sempit, yaitu hanya mengacu pada pencurian teknologi dan rahasia industri yang terkait dengan perusahaan pemerintah.
      
Walaupun perjanjian tersebut akhirnya mengurangi pencurian teknologi dan industri melalui internet, rentang waktunya hanya berlaku sementara. Karena jenis cyber-attacks pada perusahaan AS yang dilakukan BUMN Tiongkok serta organisasi tanpa bentuk lainnya (yang diperkirakan terafiliasi dengan pemerintah Tiongkok, sebagaimana yang ditemukan intelijen AS, justru semakin meningkat akhir-akhir ini.
    
Menurut Pemerintah AS, Tiongkok memakai teknologi curian untuk berkompetisi dengan perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok maupun di belahan bumi lainnya. Menurut The US Trade Representative, akibat dari pencurian teknologi tersebut, ekonomi AS merugi sebesar US$225 miliar- US$600 miliar per tahun. Menurut Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI), pencurian teknologi oleh Tiongkok kepada perusahaan AS lewat digital tersebut sekaligus merupakan ancaman terbesar terhadap keamanan nasional AS. 
    
Temuan FBI didukung oleh laporan sepanjang 142 bab yang dibuat oleh Kamar Dagang AS dan Kamar Dagang AS yang berada di Tiongkok dengan tema The US China Conflict. Diyakini bahwa laporan tersebut cukup kredibel karena para penulis laporan dianggap sangat memahami dasar ekonomi makro tentang fakta bahwa secara keseluruhan AS mengalami kelebihan investasi terhadap tabungannya atau saving investment gap-nya negatif.
     
Masalah kedua ialah soal akses pasar. Kesuksesan ekonomi Tiongkok dibangun berdasarkan rencana yang terpusat dan didesain untuk perusahaan milik negara. Hal tersebut berkebalikan dengan perusahaan-perusahaan di AS. 
    
AS mengatakan bahwa Tiongkok menyubsidi perusahaan pelat merah, mengucurkan pinjaman dengan bunga murah, dan membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk bersaing dengan perusahaan asing di sejumlah industri, seperti penerbangan, produksi cip, dan mobil listrik. Alhasil, perusahaan-perusahaan tersebut bersaing sangat ketat dengan perusahaan AS.
     
Tak hanya sampai di situ, AS pun menyebut bahwa perusahaan swasta Tionghkok pun mendapat keuntungan. AS mengungkapkan bahwa perusahaan asing yang ingin bersaing di pasar Tiongkok tidak memiliki koneksi atau ukuran di pasar tertutup. Alhasil, perusahaan asing perlu partner lokal. Memang Tiongkok berjanji untuk membuka lebih banyak sektor bagi perusahaan asing. Namun, AS menilai janji tersebut akan sia-sia jika perusahaan pelat merah tidak beroperasi secara independen, alias masih mendapatkan subsidi.
     
Dan yang ketiga ialah masalah eksistensi kebijakan Made in China 2025. Sebagaimana negara lainya, Tiongkok juga memiliki rencana ekonomi jangka panjang. Gaya, pola, dan model persaingan yang dilakukan untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia juga menjadi sumber perselisihan AS-Tiongkok. 
    
Berdasarkan data Bank Dunia, produk domestik bruto (PDB) AS mencapai US$19,39 triliun. Tiongkok menyusul di peringkat ke-2 dengan PDB US$12,24 triliun, dengan nilai tukar saat ini. Nah, peta jalan industri Tiongkok sebagaimana yang terdapat dalam grand design Made in China 2025 menjadi hambatan utama bagi kedua negara, terutama bagi ‘Negeri Paman Sam’. 
     
AS melihat rencana industri Tiongkok sebagai tantangan langsung bagi supremasi AS di sektor-sektor utama, seperti dirgantara, semikonduktor, dan 5G. Memang belakangan, Tiongkok sempat menciutkan program tersebut tapi belum mengindikasikan akan ada penghentian. 
    
Jadi jika dilihat secara mendalam, yang diinginkan AS sebenarnya ialah mengubah struktur ekonomi Tiongkok secara fundamental. AS menghendaki Tiongkok menjadi negara normal yang digerakkan pasar. Sementara itu, Tiongkok tidak menginginkan hal tersebut. 
    
Permintaan Amerika hanya akan menambah rumit proses transisi Tiongkok menjadi negara maju dengan menambah persoalan-persoalan baru yang terkait dengan perubahan model keterlibatan negara terhadap pasar.

BERITA TERKAIT