Masyarakat Bisa Terlibat Proyek, DSA DKI Cemaskan Kemampuan


Penulis: Putri Anisa Yuliani - 14 February 2019, 14:11 WIB
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan -- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
 Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan -- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

KEPALA Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan khawatir dengan adanya pilihan kebijakan penyerahan proyek kepada kelompok masyarakat yang disebut sistem swakelola tipe 3 dan 4.

Sistem tersebut legal digunakan setelah tercantum dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pemerintah daerah bisa menyerahkan pengadaan barang/jasa kepada kelompok masyarakat.

Menurut Teguh, proyek serta pengadaan tentang tata kelola air yang menjadi kewenangannya cukup rumit serta membutuhkan keterampilan khusus.

"Ya saya pikir bagaimana keterampilan masyarakatnya. Itu sebetulnya yang harus dipikirkan. Apakah mereka mampu? Kebanyakan pekerjaan kita itu teknis sekali dan tidak semua orang bisa," kata Teguh di Balai Kota, Kamis (14/2).

Salah dalam perhitungan pembangunan tanggul sungai saja, Teguh menegaskan, risikonya bisa fatal. Ia pun menilai di dinasnya kebijakan swakelola tipe 3 maupun tipe 4 belum bisa dilakukan.

Selain soal kualitas teknis, Teguh juga mengkhawatirkan segi akuntabilitas. Ia khawatir dana yang diberikan kepada masyarakat maupun kelompok komunitas tertentu tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Menurut saya riskan," ujarnya.

Baca juga: Dinas SDA: Pembebasan Lahan Jadi Kendala Normalisasi Sungai

Ia pun mengungkapkan, hingga saat ini dalam mengerjakan proyek tanggul, waduk, maupun saluran air selalu melihat dari kebutuhan masyarakat. Selain itu, pihaknya memiliki cukup banyak Pekerja Harian Lepas (PHL) yang mampu melakukan pekerjaan tata air.

"Saya punya petugas 8.000 orang di seluruh DKI. Mereka punya keterampilan yang cukup. Tidak main-main saya merekrutnya, harus teliti betul liat pendidikan dan kemampuannnya. Kalau masyarakat, bagaimana kalau mereka tidak mampu lalu malah bocor, cepat rusak, dan sebagainya," tutur Teguh.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan menjalankan aturan yang tertuang dalam Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di antaranya tentang sistem swakelola tipe 3 dan tipe 4. Untuk mengakomodir penggunaan dua tipe swakelola itu, pihaknya akan menerbitkan peraturan gubernur guna menjadi petunjuk teknis pelaksanaan aturan itu.(OL-5)

 

BERITA TERKAIT