Jadi Ajang Kampanye, Pengurus Masjid Agung Semarang Tolak Prabowo


Penulis: Akhmad Safuan - 14 February 2019, 14:05 WIB
Ilustrasi --  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
 Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
: Sejumlah umat Islam melintasi miniatur Masjid Agung Kauman di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/6).

LAKUKAN politisasi di masjid sebagai sarana kampanye, pengurus Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman) menolak Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto yang berencana lakukan salat Jumat (15/2) besok di masjid tersebut.

Pemantauan Media Indonesia, Kamis (14/2), Calon Presiden Prabowo Subianto dalam safari kampanye di Kota Semarang berencana lakukan salat Jumat di Masjid Agung Semarang. Bahkan melalui berbagai media kampanye rencana Jumatan itu telah diumumkan besar-besaran, baik melalui sejumlah pamflet yang ditempel di sejumlah masjid, kampus maupun media sosial (medsos).

Rencana kegiatan salat Jumat di masjid yang cukup bersejarah di Kota Semarang ini, mendapat penolakan dari pengurus masjid karena telah melakukan politisasi masjid dan telah dilaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

"Ini namanya mempolitisasi masjid. Kami menolak masjid menjadi ajang politik sehingga secara resmi maupun informal tidak pernah menyetujui atau memberi izin Capres Prabowo Subianto salat Jumat di sini," kata Ketua Masjid Agung Semarang KH Hanief Ismail.

KH Hanief Ismail yang juga Rais Syuriah PCNU Kota Semarang mengatakan rencana Prabowo bersama pendukungnya laksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang yang diumumkan melalui ajakan 'Hadirilah, Salat Jumat Bersama Capres Prabowo Subianto' di masjid itu tidak melibatkan Nadlir atau Takmir Masjid. Selain itu tidak pernah ada pemberitahuan dari tim kampanye Prabowo-Sandi.

Pada prinsipnya, kata Hanief Ismail, pengurus atau Takmir Masjid Agung Semarang tidak pernah menolak atau melarang siapapun umat Islam untuk melakukan salat di masjid tersebut. Namun rencana salat Jumat Prabowo yang sebagai ajang kampanye ini menjadikan pengurus masjid keberatan.

"Kami tidak pernah mendapat surat izin atau pemberitahuan rencana itu, namun kami keberatan salat Jumat menjadi ajang politik. Tolong sampaikan ini ke Bawaslu untuk dapat mengambil tindakan sesuai yang diperlukan," kata Hanif Ismail.

Baca juga: Sultan Pesan Suasana Guyub Rukun Lebih Dihidupkan Jelang Pilpres

Secara khusus, Hanief juga telah mengontak mantan Komisioner Panwaslu Semarang Mohamad Ichwan dan menulis keberatannya. Sebab rencana salat Prabowo yang diumumkan secara besar-besaran merupakan wujud kampanye yang menggunakan masjid sebagai sarananya.

Keberatan pengurus yang paling mendasar, ujar Hanif, ialah peristiwa salat itu dipolitisasi yakni sebagai ajang politik untuk pencitraan sebagai bahan kampanye. Apalagi dengan pengerahan massa yakni penyebaran pamflet tentang ajakan kepada pendukung. 

"Siapapun silahkan salat di sini termasuk musafir, tapi jika ini sebagai pencitraan dan bahan kampanye hanya akan menodai kesucian masjid sebagai tempat ibadah," imbuhnya.

Sementara itu mantan Komisioner Panwaslu Semarang Mohamad Ichwan yang juga Pengurus Lakpesdam PCNU Kota Semarang mengatakan selain menerima perintah dari KH Hanif Ismail, perintah yang sama juga datang dari Ketua PCNU Kiai Anasom. 

"Saya sendika dawuh," tambahnya.

Setelah mendapat saran untuk membuat surat resmi ke Bawaslu, ujar Ichwan, Kiai Hanief telah memerintahkan sekretaris Takmir Masjid Agung Semarang untuk membuat surat dan atau maklumat tentang sikap resmi takmir.

Secara hukum, ujar Ichwan, yang akan menentukan apakah salat jumat Prabowo berisi kampanye atau tidak adalah kewenangan Bawaslu. Namun dari komunikasi mendapat informasi bahwa Bawaslu Kota Semarang akan melakukan pengawasan acara tersebut. (OL-3)

BERITA TERKAIT