Buat Apa Serap Beras Banyak Kalau tidak Tersalur?


Penulis: Andhika Prasetyo - 14 February 2019, 12:24 WIB
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

KEMENTERIAN Pertanian mengklaim potensi produksi beras per Januari hingga Maret mencapai 14,2 juta ton. Secara rinci, produksi pada Januari diklaim sebesar 2,4 juta ton, Februari 4,5 juta ton, dan Maret 7,3 juta ton.

Dari angka tersebut, Perum Bulog ditugaskan menyerap setidaknya 10% atau sekitar 1,4 juta ton beras.

Menanggapi hal itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh saat menghadiri diskusi pangan di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (14/2), mengatakan penyerapan yang maksimal tidak akan ada artinya jika pada akhirnya stok tidak bisa dikeluarkan.

Sebagaimana diketahui, saat ini, pemerintah mengalihkan sebagian besar bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT).

Dalam menjalankan program anyar itu, pemerintah tidak menugaskan Bulog sebagai penyuplai beras kepada warung-warung yang ditunjuk sebagai penyalur BPNT.

Baca juga: Beras Rusak tidak Bisa untuk Pakan Ternak

Dengan kata lain, Bulog kehilangan banyak pasar sehingga stok yang ada di gudang tidak tersalur dengan lancar.

Tri mengatakan, untuk periode Januari hingga April, perseroan hanya mendapatkan penugasan penyaluran bansos rastra sebesar 213 ribu ton.

Padahal, ketika program tersebut masih menjadi pilihan utama, distribusi tiap bulan bisa mencapai 250 ribu ton atau sekitar 3 juta ton per tahun.

Yang lebih parah, bansos rastra 213 ribu ton saat ini harus disalurkan ke 295 kabupaten yang sebagian besar susah dijangkau. Ketika diakumulasi dengan biaya kirim, ia mengatakan harga jual beras semestinya mencapai lebih dari Rp10.000 per kg. Tetapi, lagi-lagi karena penugasan, Bulog harus tetap menjual dengan harga lebih rendah sebagaimana ditetapkan pemerintah.

Bulog pun harus memutar otak lebih keras untuk bisa mengeluarkan stok yang di sisi lain harus terus ditambah.

Untungnya, perseroan masih bisa melakukan operasi pasar yang setiap harinya, akhir-akhir ini, membutuhkan pengeluaran 3.000 ton.

Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah terutama kementerian teknis sebagai regulator dapat mempertimbangkan kebijakan yang tidak memberatkan Bulog. Contohnya, jika BNPT menjadi program prioritas yang menggantikan bansos rastra, ada baiknya beras-beras yang disalurkan tetap bersumber dari perseroan.

"Program boleh beda tapi kalau bisa sumber berasnya tetap sama," ujar Tri. (OL-2)

BERITA TERKAIT