Kejaksaan Agung Komit Cegah Penyelewengan Dana Desa


Penulis: Agus Utantoro - 14 February 2019, 12:05 WIB
MI/Golda Eksa
 MI/Golda Eksa

KEJAKSAAN Agung berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini termasuk pemanfaatan dana desa.

Jaksa Agung Muda Intelejen (JAM Intel) Kejaksaan Agung, Jan S Maringka, mengatakan dalam penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung tidak berorientasi pada jumlah kasus yang ditangani, tetapi lebih mengutamakan pencegahan adanya tindak pidana korupsi.

"Penanganan kasus itu bukan industri, sehingga tidak terpaku pada jumlah kasus, tetapi pencegahan pun harus dilakukan. Lebih baik mencegah agar tidak terjadi korupsi," katanya di Yogyakarta, Rabu (13/2) malam.

Ia mengungkapkan Kejaksaan beserta jajarannya mendukung pemerintah dalam membangun desa yang salah satunya dengan mengawal penyaluran dana desa agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan meminimalisasi penyimpangan.

Pada Rabu (13/2) malam tersebut diselenggarakan pertemuan Pengawasan Distribusi Dana Desa yang diselenggarakan di Yogyakarta. 

Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 200 orang itu, diikuti antara lain jajaran Pemda se-Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Agung serta Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kerja sama yang erat antara Kejaksaan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diikat oleh nota kesepakatan yang ditandatangani 15 Maret 2018. Melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4), Korps Adhyaksa berupaya menjadi katalisator pembangunan desa.

 

Baca juga: Mendes Tegaskan Dana Desa Tidak Bisa Dipakai Untuk Gaji Guru

 

Lebih lanjut, Jan S Maringka mengungkapkan, kehadiran TP4 sebagai paradigma baru pemberantasan korupsi yang mengedepankan pendekatan pencegahan sangat dibutuhkan. 

Pasalnya, pada 2019 Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam RAPBN hingga Rp832,3 triliun. Angka  tersebut meningkat Rp70 triliun atau sekitar 9% dari tahun sebelumnya.

Sejak diprogramkan tahun 2015, Dana desa terbukti mampu menurunkan Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668. Tidak hanya itu, persentase persalinan yang ditangani tenaga kesehatan pun meningkat dari 87,1% menjadi 93,3%. 

Akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1% menjadi 67,9%. Berkat Dana Desa, telah dibangun berbagai sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengemukakan, dana desa yang dikucurkan itu cukup besar.

Menurut dia, terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa kebanyakan disebabkan masih kurangnya pemahaman aparatur desa terkait kebijakan ini. Untuk itu, mendorong peningkatan pemahaman dan sekaligus melakukan pengawalan melekat terhadap penggunaan dana desa, menjadi hal yang penting.

Ia menegaskan, banyak yang bisa dilakukan dengan dana desa tersebut. Namun, ujarnya, dana desa tidak boleh untuk membangun kantor desa.  

"Saya mengakui, memang masih ada penyimpangan. Tapi itu lebih disebabkan oleh rendahnya pemahaman aparat desa," kata Sanusi, Rabu  (13/2) malam.

Dana desa ujarnya, menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang berusaha mewujudkan impian masyarakat desa memandirikan wilayahnya. 

Karena itu, pihaknya akan terus mengawal agar kebijakan strategis ini bisa berjalan semakin baik dan membawa manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat.

Dana desa yang digelontorkan sejak 2015 lalu, katanya, mencapai Rp 257 triliun hingga akhir 2019. Menurut Anwar telah menghasilkan perubahan signifikan pada wajah desa mulai pembangunan jalan, jembatan hingga terciptanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia kemudian memaparkan sebanyak 148 dari total 45 ribu lebih BUMDes telah membukukan omset lebih dari Rp1 miliar pertahunnnya. Setelah infrastruktur, lantas kita dorong desa menemukan produk unggulan dan punya BUMDes. (OL-3)

BERITA TERKAIT