Jokowi, Presiden Pertama yang Membuat Kebijakan Satu Peta


Penulis: Micom - 12 February 2019, 19:00 WIB
Ist
 Ist

MEMBANGUN tanpa merusak lingkungan hidup menjadi isu penting dalam kompetisi global. Keberhasilan calon Presiden petahana menjalankan misi pembangun yang berjalan seiring dengan pelestarian alam merupakan prestasi yang patut diacungi jempol.

Adalah Roosdinal Salim yang secara bangga mengatakan bahwa sejak Indonesia merdeka, pada November 2018, Jokowi meluncurkan Peta yang Terintegrasi.

Dalam jumpa pers di media center, Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2), tim Lingkungan Hidup Tim Kampanye Nasional lebih lanjut mengatakan, Jokowi ngotot dan memaksa agar Indonesia memiliki satu peta (one map) yang menyatukan izin perkebunan dan pertambangan.

Kenyataan di lapangan, lanjut anggota Kadin ini, selama ini peta itu ada yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah-pemerintah daerah yang tumpang tindih dan syarat dengan kepentingan sektoral. Sehingga perlu perencanaan pemanfaatan tanah yang terprogram.


Baca juga: Presiden Minta Tenaga Guru Terampil Diperbanyak


Sumber air bagi warga Jakarta dan Banten yang bersumber dari Sungai Citarum dalam kondisi yang mengkhawarirkan. Sehingga UNIDO, badan industri Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempresiksi butuh 150 tahun untuk merevitalisasi.

Lagi-lagi kata Roosdinal, Jokowi mengambil langkah awal melarang industri membuang limbah di hulu Sungai Citarum.  Bencana tahunan, kebakaran hutan, dan kabut asap sejak 2015 berkurang secara drastis.

Roosdinal bersama masyarakat peduli sangat mengapresiasi moratorium melarang pembukaan lahan gambut, menanam 0,4 meter.

Memang ada pengusaha yang protes, tapi kata Roosdinal, kewajiban menyediakan kanal air sebagai syarat perluasan lahan gambut membuat banyak pengusaha mengerti keberlangsungan industri perkebunan.

"Jokowi itu nekat membangun 12,5 juta hektare hutan tanaman rakyat demi peningkatan pangan dan energi terbarukan seperti biomassa," tambah Roodinal

Sebagai tindak lanjut penandatangan Suistanable Development Forum di PBB New York, September 2018, kata Roosdinal, Jokowi juga memerintahkan pengurangan penggunaan plastik, peningkatan pengolahan limbah plastik. (RO/OL-1)

 

BERITA TERKAIT