Jasa Konsultasi Rentan Risiko Hukum


Penulis: Rifaldi Putra Irianto - 12 February 2019, 13:05 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

DUNIA usaha jasa konsultasi sangat rentan terhadap risiko hukum, baik disebabkan oleh proses kegiatan pengadaan barang atau jasa, permasalahan kontrak, maupun hasil kerja yang dianggap kurang memenuhi standar atau ruang lingkup yang telah di tetapkan.

Menelisik data KPK bulan Juni 2018, tindak pidana korupsi tertinggi berdasarkan jenis perkara disebabkan kasus suap, kemudian kasus pengadaan barang atau jasa.

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Fadil Arif mengungkapkan pengadaan barang atau jasa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan risiko hukum.

"Dengan sistem yang terbuka, kami mendapatkan satu persepsi yang sama," ucap Fadil saat di temui di Jakarta, Selasa (12/2).

Ia memaparkan kriteria dari praktik transparasi yakni mempublikasi kebijakan pengadaan secara terbuka, mengumumkan rencana pengadaan lebih awal, mempublikasikan daftar penyediaan yang terkena sanksi, hingga penerapan persyaratan pengungkapan keuangan bagi para pelaku pengadaan.

"Dengan mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas, diharapkan risiko hukum jasa konsultasi dapat diminimalkan," lanjutnya.

Baca juga: KPK Dalami Pengadaan SPAM Daerah Bencana Donggala

Di sisi lain, Kepala Auditorial Investigasi Keuangan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Najmahtuzzahra mengatakan semua kegiatan yang menggunakan anggaran belanja negara harus dipertanggungjawabkan.

Ia pun menggarisbawahi, pihaknya tidak memeriksa konsultan melainkan kementerian dan lembaga daerah.

"Para konsultan tidak perlu merasa tertekan karena pada dasarnya BPK tidak memeriksa konsultan, melainkan memeriksa kementerian pemerintah dan lembaga daerah" ucap Najmahtuzzahra saat diskusi panel risiko hukum jasa konsultasi, Jakarta, Selasa (12/2).

Ia menambahkan bila konsultan dipanggil auditor BPK, hanya untuk mengecek kesamaan data. Menurutnya, selama masa kontrak dan tidak dapat dibuktikan adanya kerugian negara, hal tersebut masih masuk dalam data perdata.

Menurut data KPK tahun 2017, terdapat 93 kasus penyuapan dan 15 kasus pengadaan barang atau jasa. Sementara pada tahun 2018 terdapat 78 kasus penyuapan dan 9 kasus pengadaan barang atau jasa.

KPK menunjukan sejak 2004-2018 sudah ada 180 kasus terkait pengadaan barang atau jasa. Hal tersebut menunjukan kegiatan pengadaan barang atau jasa sangat rentan terhadap permasalahan hukum.(OL-5)

BERITA TERKAIT