Timses Prabowo Terjerat Pidana Pemilu


Penulis: Insi Nantika Jelita - 12 February 2019, 10:00 WIB
Wakapolres Surakarta AKB Andy Rifai -- MI/WIDJAJADI
Wakapolres Surakarta AKB Andy Rifai -- MI/WIDJAJADI

WAKIL Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Slamet Ma’arif, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta, Jawa Tengah. Ia diduga melakukan tindak pidana pemilu terkait dengan acara Tabligh Akbar di Solo, 14 Januari silam.

Tersangka terjerat pidana pemilu dari laporan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) paslon nomor urut 01 Jokowi- Amin, Her Suprabu. Semula kasus itu ditangani Bawaslu sebagai bagian dari tim Gakkumdu. Ketika sudah cukup bukti, diserahkan ke penyidik Polresta Surakarta untuk proses penyidikan.

Penyidik Polresta Surakarta menetapkan Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 itu sebagai tersangka kasus pelanggaran kampanye di luar jadwal pada
8 Februari lalu. Ia dijerat dengan Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Setelah melalui proses penyidikan dan pemeriksaan yang berlanjut dengan gelar perkara, akhirnya yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik,” tegas Wakapolresta Surakarta AKBP Andy Rifai, kemarin.

Penyidik menjadwalkan akan kembali memeriksa Slamet sebagai pada 13 Februari mendatang. “Pemeriksaan itu nanti dalam kapasitas sebagai tersangka, dan tidak lagi di Posko Gakkumdu Polresta Surakarta, tapi dipindahkan ke Kantor Polda Jateng,” jelas Andy.

Pemindahan pemeriksaan dilakukan karena pertimbangan keamanan. Perihal pemindahan itu, penyidik telah memberitahukan kepada tersangka maupun tim penasihat hukumnya.

“Pemeriksaan dipindahkan ke Polda Jawa Tengah di Semarang pada Rabu (13/2) pukul 10.00 WIB. Sudah kita sampaikan ke tim kuasa hukum. Namun, penyidik tetap dari Polresta Surakarta,” urai Andy.

Mengenai ancaman hukuman, Andy menyebutkan tersangka terancam hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta (Pasal 492 UU Pemilu), atau penjara dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta (Pasal 521 UU Pemilu).

Dalam menghadapi kasus tersebut, Slamet didampingi pengacara dari Tim Pembela Muslim yang diketuai Mahendradatta.

Curi start kampanye

Komisioner Bidang Penindakan Pelanggaran Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, menerangkan alasan Slamet menjadi tersangka karena melakukan kampanye rapat umum yang dihadiri peserta dalam jumlah besar. Padahal, kampanye rapat umum baru dilakukan pada 24 Maret hingga 13 April 2019.

“Pada waktu itu dari oratornya dan dari peserta mempunyai visi yang sama, yakni 2019 ganti presiden. Pada saat Pak Slamet menanyakan 2019 apa? Peserta kompak menjawab ganti presiden. Lalu ditanya gantinya siapa? Dijawab dengan sebutan Prabowo. Seperti itu. Orasinya mengarah ke kampanye,” ungkap Poppy di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Poppy menerangkan bahwa dalam orasinya, Slamet juga mengajak untuk memilih paslon 02 dengan mengatakan, ‘Kalau ada gambar presiden itu jangan diapa-apain, karena nanti bisa kena pasal karena tidak boleh merusak gambar Presiden. Kalau ada gambar kiai, jangan diapa-apain juga karena nanti akan kualat, tetapi apabila lihat gambar sebelahnya, coblos dan colok’.

“Ada ajakan (memilih 02). Di tempat terbuka, di jalan utama. Itu di Jalan Slamet Riyadi. Kalau rapat umum itu kan identik dengan kampanye yang ada di luar ruangan, terbuka, dengan jumlah peserta yang banyak, dengan visi dan misi yang sama antara orator dan peserta, dan itu kan boleh disebut rapat umum. Padahal, rapat umum itu hanya bisa dilaksanakan 21 hari sebelum hari tenang,” terangnya. (Fer/WJ/P-2)

BERITA TERKAIT