Penetapan Tarif Ojek Online Perlu Memperhatikan Konsumen


Penulis: MI - 12 February 2019, 10:10 WIB
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

MAYORITAS pengguna jasa ojek online merasa bahwa tarif yang ada saat ini sekitar Rp2.200 per kilometer (km) sudah tepat. Rencana kenaikan tarif ojek online hingga Rp3.100 per km berpotensi menurunkan permintaan atas jasa tranportasi
itu secara drastis. Research Institute of Socio- Economic Development (RISED) yang melakukan riset kepada pengguna ojek online menemukan bahwa 45,83% responden mengatakan tarif sudah sesuai, 27,99% mengatakan mahal dan sangat mahal, dan 26,19% menyatakan murah dan sangat murah. “Dari hasil tersebut dapat disimpulkan ada sekitar 74% konsumen berpotensi menolak kenaikan tarif tersebut” ujar Ketua Tim RISED Rumyya Batubara di Jakarta, kemarin. Hasil survei juga menyebutkan 48,13% hanya mau mengeluarkan biaya tambahan kurang dari Rp5.000/hari dan 22,99% tidak mau mengeluarkan biaya tambahan sama sekali.

Rata-rata jarak tempuh konsumen ialah 8,8 km/hari. Dengan kenaikan tarif dari Rp2.200/km menjadi Rp3.100/km, pengeluaran konsumen bertambah Rp7.920/hari. Beberapa pengguna ojek daring yang ditemui Media Indonesia juga mengakui bahwa tarif Rp3.100 per km terasa memberatkan. “Ya keberatan lah, kan tiap hari pakai ojek online karena murah. Kalau dinaikkin tarifnya, jelas nggak setuju,” ujar Nesi, pelanggan ojek online yang tinggal di Pamulang. Hal senada dikemukanan Tanzilliah yang hampir setiap hari menggunakan transportasi ojek online. “Mending tetap kaya sekarang aja tarifnya,” kata Tanziliyah. Namun, pernyataan berbeda terlontar ketika hal yang sama ditanyakan kepada pengemudi ojek daring.

“Saya sih setuju banget, jadi lebih manusiawi kan tarifnya,” kata Adi, pengemudi ojek online, saat ditemui di depan Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat. Di sisi lain, mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Zumrotin K Susilo mengatakan tarif memang selalu jadi pertimbangan penting konsumen dalam menggunakan layanan atau produk. Karena itu, kebijakan yang memenga-ruhi harga sebaiknya dilakukan secara hati-hati sehingga tidak mengganggu stabilitas pasar secara menyeluruh. “Seluruh pemangku kepentingan harus diperhitungkan dalam proses perumusan regulasi karena konsumen yang akan terdampak secara signifikan,” ujar Zumrotin. (*/*/ Put/E-1)

BERITA TERKAIT