Serbasulit Hadapi Palyja-Aetra


Penulis: MI - 12 February 2019, 10:00 WIB
MI/RAMDANI
MI/RAMDANI

BUAH  simalakama  di depan  mata  Anies Baswedan. Tidak ada keputusan yang mudah dan menguntungkan terkait dengan pengelolaan air untuk warga DKI Jakarta.

Dalam konferensi pers yang digelar Gubernur DKI Jakarta itu di Balai Kota, kemarin, ia menyatakan pemerintah provinsi memutuskan akan melakukan swakelola penyediaan air minum. Itu artinya, kucuran air minum bagi warga yang selama ini dikelola swasta akan diambil alih.

“Kinerja PT Palyja dan PT Aetra, selama 20 tahun ini, lemah. Kondisi awal saat perjanjian kerja sama berlangsung pada 1997 cakupan penyediaan air minum sebesar 44,5% dan sampai 2017 hanya meningkat 14,9% menjadi 59,4%,” keluh Anies.

Padahal, kedua perusahaan memasang target penambahan cakupan penyediaan air minum hingga 89% pada saat kontrak berakhir. Target ini diragukan.

Namun, pilihan yang harus diambil Anies tidak ada yang mudah. “Tim tata kelola air merekomendasikan tiga langkah yang bisa diambil dalam rangka pengambilalihan pengelolaan air. Yang pertama pemutusan kontrak kerja sama, dengan risiko Pemprov DKI harus membayar penalti senilai Rp2 triliun,” aku Anies.

Pilihan kedua membiarkan kontrak habis. Namun, putusan itu berdampak pada pelayanan air bersih yang tidak maksimal. Pun jika membiarkan kontrak habis, pemprov juga harus membayar dividen total Rp8,5 triliun.

Risiko terkecil ialah membeli saham atau mengambil sebagian wewenang penyediaan air minum. Ada empat tahap penyediaan air bersih, yakni pembelian air baku, pengelolaan air baku menjadi air minum, distribusi, dan layanan pelanggan, yang saat ini seluruhnya dikerjakan swasta. “Kita bisa ambil satu atau dua tahap,” ujar Anies.

Keputusan belum dipilih. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mencoba bernegosiasi dengan Palyja dan Aetra. Meski berat, Anies dipastikan tidak sendiri.

“Kami mendukung penuh langkah swakelola penyediaan air minum bagi warga DKI yang dilakukan pemprov,” tegas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Seharusnya, tutur dia, langkah itu sudah dilakukan sejak dulu. “Tapi meski terlambat, kami tetap mengapresiasi langkah ini.” Ia sepakat menilai swasta gagal melayani kebutuhan air minum warga Jakarta. “Kami mendukung pemutusan kontrak. Tidak masalah, kena penalti Rp2 triliun, DPRD pasti mau kasih karena urusannya jelas.” (Put/J-3)

BERITA TERKAIT