Listrik Gratis untuk Masyarakat Miskin


Penulis:  Cahya Mulyana - 12 February 2019, 09:35 WIB
MI/AGUS MULYAWAN
MI/AGUS MULYAWAN

PEMERINTAH menyiapkan 1,2 juta sambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin yang belum tersambung listrik di 2019. "Ada rencana untuk tambahan penyertaan (modal) negara, itu kurang lebih Rp6 triliun untuk bisa memberikan sambungan listrik gratis di tahun ini," kata Jonan di Jakarta, kemarin.

Jonan menyebutkan, sambungan baru tersebut khusus bagi warga yang kurang mampu yang belum memiliki sambungan listrik. Jumlah sambungan tersebut kemungkinan masih bertambah dari adanya dana APBN Kementerian ESDM dan bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) badan usaha milik negara (BUMN).

"Sisanya itu melalui APBN, melalui DIPA Kementerian ESDM 100 ribu-150 ribu sambungan atau layanan penerangan, dan ada juga tambahan CSR dari BUMN. Ibu Rini (Menteri BUMN) sudah sepakat tentang hal itu," katanya.

Disebutkan, BUMN yang terlibat dalam program ini ialah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom dan Telkomsel. Kemudian, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.

Menurut Jonan, pemberian sambungan gratis tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk pemerataan energi. Pemberian bantuan tersebut diharapkan sebagai bentuk layanan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang ditargetkan sebesar 99,9% di 2019. "Mikirnya bukan untung-rugi, melainkan pemerataan pembangunan dengan harga terjangkau," tegasnya.

Bola panas energi

Secara terpisah, Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai kebijakan Jokowi terkait dengan bahan bakar minyak (BBM) satu harga akan menjadi 'bola panas' sekaligus salah satu penentu keunggulan elektabilitas dalam debat calon presiden tahap dua pada Minggu (17/2). Menurut Irawan, calon petahana Jokowi-Amin pasti akan memamerkan kebijakan BBM satu harga sebagai keberhasilan pemerintahan di bidang energi saat ini. Menurut Gus, argumentasi mengenai keberhasilan kebijakan BBM satu harga itu akan dengan mudah dipatahkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

"Kebijakan BBM satu harga belum efektif dirasakan di seluruh masyarakat. Kebijakan itu hanya berlaku di tingkat penyalur, tapi tidak di pengecer di daerah," ujarnya.

Karena itu, pemerintah perlu lebih rinci menjelaskan keadaan dan hasil sebenarnya dari pelaksanaan kebijakan BBM satu harga tersebut. Hal itu terkait dengan jumlah lembaga penyalur BBM satu harga yang sangat tidak memadai. Saat ini, menurut Gus, jumlah lembaga penyalur BBM satu harga baru sekitar 130 unit. Jumlah itu, sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Misalnya, lembaga penyalur BBM satu harga dibangun di Sorong, Papua Barat, tapi ketika dibawa ke daerah-daerah pelosok di Papua lainnya oleh pengecer dan dijual ke masyarakat, apakah tetap satu harga? Siapa yang bisa ngontrol? Harganya bisa meningkat," ujar dia. (Ant/P-4)

BERITA TERKAIT