Blueprint Maritim 2019


Penulis: Yonvitner Kepala Pusat Studi Bencana-MSP FPIK IPB - 12 February 2019, 06:40 WIB
Dok. Pribadi
Dok. Pribadi

AKSELERASI ekonomi maritim harus diawali dengan penajaman visi ocean policy 2019.
    
Banyak benturan program pembangunan maritim dengan ”mengambinghitamkan” bencana, cuaca, dan perubahan iklim ialah isu yang harus diatasi dan mitigasi. Sebagai negara maritim, untuk menghasilkan ekonomi yang mumpuni, kita harus menjiwai betul tata kelola maritim.  
     
Penjiwaan mendalam terhadap letak geografis negara kepulauan, sejarah maritim, budaya maritim harus tumbuh sebagai sebuah gerakan pembangunan nasional. Penjiwaan negara maritim tidak sekadar simbolis, tapi juga harus substantif dan menyentuh ekonomi rakyat negara kepulauan.  
    
Kalau memang Indonesia sadar maritim dengan negara kepulauan, alasan bencana, cuaca, dan perubahan iklim menjadi rambu-rambu pertumbuhan ekonomi maritim kita. Fakta ini yang kemudian kita kenal sebagai kekayaan maritim, yang harus dipahami pengelola negara, agar tidak dengan mudah memutuskan impor jika perikanan gagal panen, pasrah ketika wisata pesisir macet akibat bencana, serta mandek industri ekonomi bioenergi dan bioteknologi laut.
    
Empat tahun lebih gerakan poros maritim dikumandangkan, belum mampu mambuat RI bangkit, mulai dari sektor dasar sampai sektor srategis nasional.

Garam masih impor, kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan, pengelolaan pulau kecil belum signifikan kondisinya. Termasuk logistik kelautan, pariwisata bahari tidak tergarap, serta infrastruktur maritim.
     
Reorientasi pembangunan maritim harus dilakukan mengutamakan pembangunan pelabuhan antara pulau sebagai prioritas sehingga sumber daya yang belum tergarap di pulau terluar dapat diakses dengan mudah untuk sampai ke pusat ekonomi.    
    
Pengelolaan perikanan dan kelautan baru harus segera bergerak dari isu illegal fishing ke isu ekonomi. Pemerintah bisa leluasa mencari mitra ekonomi perikanan jika dilihat ada kelemahan pada masa lalu.  
     
Penanganan illegal fishing yang disinyalir mulai memberikan dampak positif, pelarangan cantrang, dan penataan rumpon, harus dibuktikan dengan industri perikanan yang mumpuni. Ke depan persoalan garam yang langka dan bahan baku industri pengolahan ikan karena nelayan tidak melaut tidak lagi ada.  
    
Filosofi dasar, pembentukan Kementerian Koordinator Maritim seharusnya ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan RI sebagai maritim. Tidak hanya untuk melanggengkan program yang sudah ada dengan sistem tambal sulam, setiap kelangkaan solusinya impor.  
     
Kementerian maritim haruslah mampu menumbuhkan penjiwaan yang mendalam terhadap negara maritim, memperjuangan gerakan cinta maritim kepada pemerintah dan masyarakat, serta merencanakan pembangunan maritim dengan berbagai skema investasi berkeadilan dan berkemajuan.
    
Persoalan impor garam, kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan kesejahteraan petani dan nelayan ke depan tidak ada lagi. Daya beli yang menurun (walaupun secara makro dikatakan meningkat), efisiensi anggaran yang diluncurkan) yang pernah terjadi ialah bentuk keterbatasan membaca perspektif pembangunan.  
    
Untuk mengatasi kesulitan itu, pengelolaan maritim harus lebih tajam dan berbasis iptek. Ekonomi maritim nasional harus dipacu menghela pembangunan bangsa ini. Menghindari terjadinya kegalauan ekonomi, maka pengelolaan maritim harus dengan pendekatan multisektor.

Ocean policy
Misi menjadikan RI sebagai negara dengan kekuatan ekonomi 7 terbesar dari kajian Mc Kinsey pada masa era Presiden SBY yang setidaknya memberikan landasan berpijak yang terukur dalam mengelola negara.  
    
Landasan yang sudah dibangun pada masa lalu semestinya tersistem dalam tata pemerintahan tanpa harus meniadakan. Ini yang kemudian menjadi energi dari back mirror untuk bekerja ke depan menjadikan maritim sebagai kekuatan ekonomi nasional.
    
Kebangkitan ekonomi maritim adalah kedaulatan dalam tata kelola (governance). Pengakuan terhadap sumberdaya laut saja belum cukup, bila rakyat Indonesia belum mendapat akses dan manfaat terhadap sumber daya maritim laut yang luas. Seharusnya kita mampu menjadi operator sampai pengelola kapal penghubung antarpulau.  
    
Target pertumbuhan ekonomi harus diestimasi sebagai wujud kemampuan tata kelola (governance) yang baik dan kecerdasan maritim. Kecerdasan maritim akan merangkai mekanisme aliran barang dan jasa menjadi aliran ekonomi. Mengubah potensi fisik menjadi ekonomi tanpa mengorbankan sustainability dari sumberdaya yang tersedia.
    
Kecerdasan maritim ini yang mungkin dijelaskan Kusumastanto (2002) sebagai ocean policy dengan unsur ocean governance dan ocean economic. Tata kelola maritim yang baik dengan kecerdasan maritim ialah roh pembangunan maritim (kelautan dan sumber daya di pulau-pulau kecil).  
     
Dalam era otonomi daerah urgensi kebijakan kelautan yang kuat tidak bisa ditawar lagi agar tidak terjadi kesejangan investasi antarwilayah. Ocean governance yang bebas dari intervensi politik harus menjadi mainstream pengelolaan sumber daya maritim.
    
Ocean governance akan mendorong clean and good governance. Penataan kelembagaan dan organisasi maritim harus dimulai dari pusat (kemenko maritim), pemberantasan KKN dan moral hazard dan penyusunan mekanisme koordinasi antarinstitusi negara.  
    
Desain ocean governance menjadi tolok ukur bekerjanya kelembagaan teknis dari pusat sampai daerah. Ocean governance yang baik mendukung implementasi pencapaian ekonomi nasional melalui ocean economic.
    
Ocean Economics tidak melulu di interpretasikan income ekonomi yang dihitung sebagai pendapatan negara, tetapi dilihat mulai dari kemandirian mendayagunakan sumber daya maritim (wisata bahari, transportasi laut, budi daya, dan penangkapan, energi terbarukan) oleh anak bangsa.
    
Ekonomi sumber daya kelautan sebagai basis ekonomi nasional harus mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah. Secara agregat akan meningkat dalam skalan nasional. Pendayagunaan tingkat daerah bertujuan bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan di kawasan itu pesisir dan laut.
     
Mencermati lambatnya gerakan ekonomi maritim menopang ekonomi nasional maka kita harus mencari formula tepat memajukan maritim. Pembangunan maritim tidak hanya euforia media, tetapi juga harus implemented. Ekonomi maritim keharusan bukan sekadar slogan maritim.  
    
Untuk itu, sektor-sektor unggulan dari setiap kementerian teknis harus lebih atraktif terhadap investasi yang adaptif dengan pola otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan maritim (sumber daya ikan, wilayah pesisir pulau-pulau kecil) harus tajam dan substantif.

Tidak waktunya lagi membangun maritim hanya sampai slogan dengan argumentatif, tetapi juga harus operasional .  
    
Ocean policy untuk negara maritim akan menjadi blueprint pembangunan maritim 2019. Dengan konsep ini, kita akan dapat mengurai benang kusut pembangunan ekonomi maritim menjadi kekuatan negara maritim Indonesia.

 

BERITA TERKAIT